Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Jero Tersangka, "Pendaratan" di Akhir Jabatan SBY Agak Keras

Kompas.com - 04/09/2014, 15:03 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Susilo Bambang Yudhoyono akan mengakhiri jabatannya sebagai presiden pada 20 Oktober 2014 mendatang. Namun, rencana SBY agar mendarat secara mulus di akhir jabatannya sepertinya terganjal oleh terjeratnya Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka korupsi.

"Sepertinya pendaratan SBY agak keras," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas kepada Kompas.com, Kamis (4/9/2014).

Firdaus menuturkan, ketika SBY mengampanyekan diri sebagai calon presiden, ia berkomitmen untuk memberantas praktik korupsi di pemerintahan. Namun, pada kenyataannya, kini sudah ada tiga menteri yang terjerat kasus korupsi.

Sebelum Jero, Andi Mallarangeng (sewaktu menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga) dan Suryadharma Ali (sewaktu menjabat Menteri Agama) sudah terjerat kasus korupsi. Para kader Partai Demokrat juga dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Firdaus, pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dilakukan sebatas seremonial. Pemberantasan korupsi harus dimulai dari niat seseorang untuk melakukannya ketika dipercaya menduduki jabatan tertentu.

"Ketika seseorang menduduki jabatan pejabat negara, maka ia tidak hanya menjadi pembantu presiden, tetapi juga pembantu masyarakat dalam memberikan pelayanan publik," katanya.

Ia menambahkan, pemberantasan korupsi oleh KPK rupanya menjadi dilema tersendiri. Di satu sisi, masyarakat menilai KPK berhasil dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi. Di sisi lain, SBY dinilai gagal menerapkan sistem pengawasan terhadap bawahannya lantaran korupsi masih merajalela.

"Terlepas dari keberhasilan KPK, ini merupakan gambaran dari SBY bahwa pucuk pimpinan tidak cukup berhasil mengawal atau mengawasi anggota kabinetnya untuk tidak korupsi," ujar Firdaus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com