Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Usulkan Kementerian Keuangan dan Bappenas Digabung

Kompas.com - 03/09/2014, 16:51 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar mengatakan, partainya mengusulkan beberapa hal untuk pemerintahan baru Jokowi-Jusuf Kalla. Usulan yang dituangkan dalam "Green Book" itu mulai dari kementerian khusus untuk Papua, penggabungan lembaga negara, hingga opsi untuk Hari Santri Nasional.

"Green Book yang kita berikan kepada Jokowi terus kita perdalam dan perbaiki. Minggu depan kita akan diskusi dengan pakar lagi," kata Marwan di ruang Fraksi PKB di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

Salah satu usulan yang menyangkut arsitektur kabinet adalah pembentukan kementerian percepatan pengembangan Papua. Usulan ini muncul, kata Marwan, mengingat lembaga negara untuk percepatan pembangunan untuk Indonesia timur tidak maksimal. Sementara itu, dana otonomi khusus yang diberikan untuk Papua sangat besar, mencapai Rp 8 triliun.

"Kementerian UKM saja dananya hanya Rp 1 triliun, sementara otsus Rp 8 triliun. Kalau dikelola dengan baik dalam sebuah kementerian, masyarakat Papua akan lebih sejahtera," ungkap Marwan.

Selain kementerian khusus Papua, PKB juga mengusulkan penggabungan antara Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) dengan Kementerian Keuangan. PKB menilai, selama ini perencanaan pembangunan dan keuangan berjalan sendiri-sendiri.

"Jadi, sebaiknya anggaran dan perencanaan jadi satu. Kalau sekarang maunya apa ya jalan sendiri-sendiri," ujar dia.

Marwan mengkritik dengan tidak disatukannya Bapenas dan Kemenkeu tidak ada karya monumental yang dilahirkan pada masa pemerintahan SBY.

"Hampir 10 tahun waduk saja belum ada," kata dia.

Khusus untuk Ditjen Pajak dan Bea Cukai, PKB mengusulkan agar dibentuk lembaga penerimaan negara yang berada langsung di bawah presiden. Terkait usulan Hari Santri Nasional yang pernah dijanjikan Jokowi, PKB memberikan dua opsi. Pertama, menetapkan 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional seperti yang diusulkan sebelumnya atau menjadikan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Tanggal 22 Oktober, menurut PKB, merupakan hari bersejarah sebagai hari lahirnya revolusi jihad Nahdlatul Ulama (NU).

"Ini wacana yang ditemukan oleh muktamirin (peserta muktamar). Akan kami tambahkan ke dalam Green Book," ungkap Marwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com