Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Yakin Demokrat di Barisan Koalisi Merah Putih

Kompas.com - 02/09/2014, 19:04 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menilai, Demokrat akan berada dalam barisan Koalisi Merah Putih sebagai partai penyeimbang. Hal itu, menurut dia, tergambar dari sikap yang ditunjukkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, baik secara verbal mau pun bahasa tubuhnya. Pertemuan antara SBY dengan pimpinan partai Koalisi Merah Putih, di kediaman SBY, Cikeas, Jawa Barat, Selasa (2/9/2014) pagi, dinilainya menegaskan posisi politik Demokrat.

"Tadi pertemuan dimulai dengan rapat tertutup. SBY menyatakan di TPS Cikeas suara untuk Prabowo-Hatta di atas 90 persen. Itu sebuah penegasan," ujar Hidayat, Selasa (2/9/2014).

Dengan mengundang Koalisi Merah Putih, lanjut Hidayat, SBY menunjukkan bahwa ia tak mau ada spekulasi bahwa pertemuan hanya dilakukannya dengan presiden terpilih, Joko Widodo. SBY dan Jokowi telah bertemu empat mata, pekan lalu, di Bali. 

"Sementara dengan Koalisi Merah Putih, Beliau sengaja mengundang. Beliau juga menegaskan tidak ada deal dengan Jokowi soal koalisi mau pun menteri," ungkap Hidayat.

Hidayat mengatakan, SBY juga menegaskan bahwa Demokrat memilih menjadi penyeimbang pemerintahan. Menurut dia, pilihan itu menunjukkan bahwa SBY Demokrat segaris dengan pilihan politik barisan Koalisi Merah Putih. 

"Istilah penyeimbang ini kan kemudian dipakai semua. Karena secara presidensial memang tidak ada istilah partai oposisi atau partai pemerintah," ujar dia.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com