Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah di Cikeas, Fraksi Koalisi Merah Putih Adakan Pertemuan Tertutup di DPR

Kompas.com - 02/09/2014, 17:21 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah bertemu Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, sejumlah ketua fraksi dari Koalisi Merah Putih mengadakan pertemuan di DPR. Bertempat di ruangan fraksi Demokrat, pertemuan tersebut berlangsung tertutup.

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto, Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar, Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf dan Desmond J Mahendra dari Fraksi Gerindra dan Arwani Thomafi dari Fraksi PAN.

"Secara prinsip pertemuan tingkat fraksi dan partai jalan terus. Hari ini dua sekaligus di tempat SBY sebagai Ketum Demokrat dan tadi di Fraksi Demokrat. Ini menandakan Demokrat firm bersama fraksi Koalisi Merah Putih," ujar ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, Selasa (2/9/2014) sore.

Dalam pertemuan tersebut, ungkap Hidayat, selain membahas laporan pertemuan koalisi di Cikeas juga membahas beragam kegiatan fraksi di DPR yang dianggap perlu dikawal serius. Diantaranya terkait UU MD3, perubahan tata tertib dan pansus pilpres.

Pertemuan ini, kata Hidayat, membuktikan bahwa Koalisi Merah Putih di parlemen masih solid dengan komitmen awal. Buktinya, kata dia, terkait UU MD 3 dan pansus tatib, Koalisi Merah Putih masih satu suara.

Setelah revisi UU MD3 disahkan, pimpinan pansus tatib juga masih dipegang oleh anggota Koalisi Merah Putih. Sementara terkait pansus pilpres masih dalam proses di Komisi II untuk kemudian dibawa ke rapat paripurna. "Setelah itu baru dikembalikan lagi ke Komisi II, " ujar Hidayat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com