Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNP2TKI: Menyedihkan, 20.000 TKI Dideportasi dari Malaysia Tiap Tahun

Kompas.com - 30/08/2014, 17:16 WIB


BATAM, KOMPAS.com
 — Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat, tiap tahunnya, Pemerintah Malaysia memulangkan sekitar 20.000 TKI bermasalah.

"Tiap tahun, 20.000 TKI dideportasi dari Malaysia, menyedihkan. Rata-rata dalam sepekan 300-an orang dipulangkan," kata Kepala BNP2TKI Gatot Abdullah Mansyur di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (30/8/2014), seperti dikutip Antaranews.com.

Puluhan ribu TKI yang dipulangkan itu tersangkut masalah hukum karena melakukan berbagai pelanggaran di negeri jiran. Di antaranya memiliki anak-anak, yang dilahirkan di Malaysia.

Pemulangan TKI kebanyakan dilakukan melalui Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, semua TKI yang dipulangkan itu diantar ke daerah masing-masing, di bawah koordinasi dinas sosial di daerah.

"Pemulangan terkonsentrasi di Tanjung Pinang," kata dia usai melakukan inspeksi mendadak dan berkoordinasi dengan pihak Imigrasi Batam.

Gatot menambahkan, pemerintah serius menangani masalah TKI. Salah satu buktinya, urusan TKI ditempatkan di bawah koordinasi 17 kementerian dan lembaga.

"Ini masalah krusial, menyangkut perlindungan TKI," kata dia.

BNP2TKI telah melakukan serangkaian sidak dan sudah mengantongi semua permasalahan TKI di perbatasan, khususnya di Batam dan Tanjung Pinang.

"Kami sudah tahu semua, Batam ini pintu masuk ilegal terbesar. Ini harus diakhiri," kata dia.

Selain Malaysia, BNP2TKI juga memetakan masalah TKI ilegal di negara-negara Timur Tengah. Menurut dia, pemicu banyaknya TKI ilegal di Timur Tengah adalah penyalahgunaan visa dan mudahnya pengalihan visa kunjungan menjadi visa lain.

Dari beberapa negara di Timur Tengah, baru Arab Saudi yang dianggap tegas mengawasi penggunaan dan penyalahgunaan visa.

"Kalau visa umrah atau haji, tidak bisa digunakan untuk yang lain. Mereka ketat," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com