Puan Bingung PDI-P Dianggap Tak Konsisten soal Kenaikan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Puan Maharani, mengatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nantinya belum tentu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menolak menaikkan harga BBM pada akhir masa pemerintahannya, tetapi Jokowi-JK juga masih mengkaji masalah subsidi BBM.

"Kita menaikkan (harga BBM) atau tidak menaikkan nanti lihat setelah dilantik. Jadi tidak bisa bilang menaikkan, dilantik saja belum, presidennya saja masih Pak SBY," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Puan mengatakan, selama ini Jokowi-JK mengembuskan wacana kenaikan BBM tak lain untuk mencari solusi agar program-program kerakyatan, seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, bisa berjalan. Pasalnya, alokasi anggaran untuk subsidi BBM sudah begitu tinggi.

"Harus kita perhatikan bagaimana proses selanjutnya pemerintahan SBY ke pemerintahan yang akan datang, Jokowi-JK. Apa pun alasannya, jangan ada hal-hal yang membuat rakyat ke depan tidak jadi lebih baik kesejahteraannya," ujar dia.

Dia mengaku heran dengan anggapan bahwa PDI-P inkonsisten menyikapi masalah subsidi BBM. Menurut dia, protes tersebut tidak pas karena hingga kini Jokowi-JK belum dilantik.

"Bagaimana membangun bangsa ke depan harus diperhatikan, dalam artian kalau kita naikkan (harga BBM) bagaimana, membuat bangsa ini apakah konsumsi. Harus kita kembalikan produktivitas, apa yang kita cita-citakan di APBN, bukan berarti harus naik, harus naik. Jadi saya juga bingung kalau teman-teman mengatakan PDI-P dulu menolak (kenaikan harga BBM) sekarang menerima, presidennya aja masih yang sekarang (SBY)," pungkasnya.

Selama pemerintahan SBY, PDI-P selalu menolak ketika pemerintah berencana menaikkan harga BBM dengan berbagai alasan.

Namun, Jokowi mengaku siap menaikkan harga BBM bersubsidi nantinya meskipun kebijakan tersebut dianggap tidak populer oleh masyarakat. Bagi Jokowi, yang terpenting, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi itu disertai pengalihan anggaran untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Adapun JK berpendapat, kenaikan harga BBM seharusnya sudah dilakukan karena kelangkaan BBM sudah menjalar ke mana-mana. (baca: JK: Soal Kenaikan Harga BBM, Besok Juga Oke)

Baca juga:

Demokrat: Karma, Dulu PDI-P Asal "Njeplak" Tolak Kenaikan BBM

Demokrat Ingatkan PDI-P Buku Putih Tolak Kenaikan BBM