Syarief Hasan: SBY Larang Kader Demokrat Jadi Menteri Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat dipastikan tidak akan berada di dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla. Untuk menegaskan keputusan itu, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkapkan bahwa partainya tidak akan tergiur jika ada tawaran posisi menteri dari Jokowi.

"Kalau ada yang dipinang jadi menteri, harus persetujuan Ketua Umum. Tapi kalau sudah di Ketua Umum, pasti enggak akan dikasih karena bukan bagian dari koalisi (Jokowi-JK)," kata Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2014).

Syarief kembali mengungkapkan bahwa Partai Demokrat akan menjadi penyeimbang dalam pemerintahan mendatang. Maksud penyeimbang ini yakni mendukung setiap kebijakan yang membela rakyat dan mengkritik kebijakan yang dianggap tidak cocok dengan rakyat Indonesia.

Menteri Koperasi dan UKM itu menampik bahwa partainya tengah bermain abu-abu pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dia juga membantah jika Demokrat disebut tak lagi bersama Koalisi Merah Putih.

"Yang jelas bukan di koalisi pemerintahan (Jokowi-JK). Tapi saya dengar koalisi Merah Putih itu sikapnya sama dengan Demokrat, menjadi partai penyeimbang. Jadi sama," imbuh Syarief.

Jokowi sempat menyebut bahwa Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat kemungkinan akan bergabung dalam koalisi. Menurut Jokowi, hal itu masih dalam proses.