Tim Transisi Setuju Usulan Jokowi Soal Menteri Lepas Jabatan di Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Penasihat Tim Transisi Luhut Pandjaitan mempertanyakan pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengenai rangkap jabatan ketua umum dan menteri. Menurut Luhut, sulit bagi orang tersebut untuk membagi tugas pada kedua pekerjaan yang sama penting dan vital.

"Kamu gimana bisa ngerjain dua jabatan dalam satu waktu? Kan susah," ujar Luhut di Jakarta, Sabtu (23/8/2014).

Luhut mengatakan, Tim Transisi menyetujui keputusan presiden terpilih Joko Widodo yang tidak ingin menterinya merangkap jabatan penting di partai. Oleh karena itu, ia meminta Muhaimin untuk memilih salah satu posisi yang dapat dijalankannya secara maksimal ke depan.

"Kita setuju keputusan Jokowi. Kamu harus pilih, mau jadi ketum atau menteri," ujarnya.

Seperti diberitakan, Jokowi menginginkan menteri di kabinetnya nanti harus lepas dari partai politik (parpol). Jokowi mengatakan, sejumlah kandidat menteri tersebut saat ini masih digodok.

Menanggapi itu, Muhaimin akan melakukan pembicaraan khusus dengan partai koalisi pengusung Jokowi-Jusuf Kalla. Menurut Muhaimin, sah-sah saja seorang pengurus struktural partai direkrut menjadi menteri.

"Soal mundur atau tidak mundur, nanti akan kita bicarakan khusus dengan Pak Jokowi pada September. Tapi prinsipnya, siapa pun yang menjadi menteri harus konsentrasi pada bidangnya," kata Muhaimin.