Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Disarankan "Blusukan" di Media Sosial

Kompas.com - 22/08/2014, 21:34 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Aksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang selama ini kerap blusukan ke kampung-kampung dinilai belum cukup. Jokowi yang saat ini sudah resmi berstatus sebagai presiden terpilih itu juga diminta untuk blusukan di media sosial setelah dilantik nanti.

"Social media dapat membantu presiden terpilih nanti. Apalagi Jokowi ini kan suka blusukan, dia juga bisa blusukan melalui social media," kata pendiri Politica Wave, Sony Subrata, di Jakarta, Jumat (22/8/2014) malam.

Sony menjelaskan, dengan aksi blusukan di jejaring sosial itu, Jokowi bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat dengan lebih mudah. Hal itu disarankan karena masyarakat sudah terbiasa "curhat" berbagai hal di jagat maya, termasuk hal-hal substansial seperti kondisi ekonomi dan politik.

"Blusukan itu kan konsepnya mendengarnya, bukan jalannya. Jadi, nanti Jokowi dengan bantuan beberapa tim dan kemajuan teknologi bisa mengidentifikasi berbagai masalah yang dikeluhkan masyarakat," ujarnya.

Menurut Sony, saat ini Jokowi harus blusukan di wilayah yang jauh lebih besar dan penduduk yang jauh lebih banyak daripada Solo dan Jakarta. Maka dari itu, blusukan di media sosial bisa efektif untuk menghemat waktu dan tenaga.

Beberapa hari setelah meresmikan Kantor Transisi, Jokowi sudah mengatakan bahwa ia akan melakukan blusukan melalui internet. Tujuannya adalah forum ataupun jejaring sosial tempat netizen berkomunikasi (baca: Sebelum "Blusukan" ke Lapangan, Jokowi Akan "Blusukan" via Internet).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com