"Harus segera memformulasikan janji kampanye supaya jadi kebijakan pemerintahan," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Achmad Basarah, Jumat (22/8/2014). Dia pun mengatakan tim transisi pemerintahan Jokowi-JK harus bekerja lebih cepat sekarang.
Setidaknya, kata Basarah, tim transisi yang dipimpin oleh Rini Mariani Soemarno tersebut dapat merumuskan program jangka pendek yang bisa segera dilaksanakan begitu Jokowi-JK dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014.
Basarah berpendapat, kebijakan itu juga harus sinkron dengan kebijakan pemerintah sebelumnya. "Termasuk menganalisa kelemahan fiskal sebagai dampak penyusunan APBN yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," sebut dia.
Sesudah formulasi tersebut didapat, kata Basarah, Jokowi-JK harus menginventarisir masalah di seluruh kementerian dan lembaga. Inventarisasi masalah itu berguna untuk menentukan figur menteri yang tepat dengan kriteria kredibel, bersih, dan kompeten.
"Sehingga nanti enggak ada lagi istilah seorang menteri harus beradaptasi setelah pelantikan, dan pemerintahan Jokowi-JK bisa langsung tancap gas," ujar Basarah.
Seperti diketahui, putusan MK menolak seluruh gugatan Prabowo-Hatta terkait sengketa Pilpres 2014, Kamis (21/8/2014). Keputusan ini pun otomatis menguatkan penetapan hasil Pemilu Presiden 2014 dari Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli 2014, yang memenangkan pasangan Jokowi-JK.