Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo-Hatta Menyimpan Kekecewaan pada Putusan MK

Kompas.com - 21/08/2014, 22:48 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Calon presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, kecewa karena Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan yang diajukan terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden.

Meski demikian, Prabowo-Hatta mengakui putusan tersebut karena MK merupakan institusi yang menangani, mengadili, dan memutus akhir sengketa pilpres.

"Sebagai warga negara, kami menjunjung tinggi konstitusi. Akan tetapi, sistem dan proses persidangan MK ternyata tidak mengindahkan pembuktian secara mendalam," kata Juru Bicara Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya saat membacakan pernyataan sikap partai koalisi pendukung Prabowo-Hatta, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (21/8/2014) malam.

Tantowi menjelaskan, pihaknya mengikuti proses persidangan MK yang telah menghadirkan saksi fakta dan keterangan ahli untuk menjelaskan kecurangan dan ketidakadilan dalam Pilpres 2014. Barang bukti yang diberikan juga dianggap cukup dan sangat otentik untuk memperkuat dalil bahwa pilpres berjalan dengan dinodai sejumlah kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Dengan alasan itu, kata Tantowi, Prabowo-Hatta dan semua partai koalisi pendukungnya menyatakan bahwa putusan MK yang menolak seluruh gugatan Prabowo-Hatta tidak mencerminkan keadilan substantif dan jauh dari sebuah esensi yang selama ini menjadi dasar pertimbangan putusan MK.

Ia menyebut bahwa Prabowo-Hatta akan tetap menunjukkan perjuangan untuk memperbaiki sistem pemilu ke depan. "Putusan MK, meskipun final dan mengikat, belum tentu mencerminkan kebenaran dan keadilan substantif," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com