DKPP Putuskan 9 Penyelenggara Pemilu Diberhentikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberhentikan tetap 9 penyelenggara pemilu. Mereka terbukti melanggar kode etik dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden 2014.

"Hasil putusan DKPP menetapkan 9 orang diberhentikan," ujar Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, saat menutup sidang kode etik DKPP, di Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2014).

Kesembilan penyelenggara pemilu tersebut adalah Ketua KPU Kabupaten Dogiyai Didimus Dogomo, beserta empat anggota KPU Dogiyai, yakni Yohanes Iyai, Ev Emanuel Keiya, Yulianus Agapa dan Palfianus Kegau. Kemudian, Ketua KPU Serang A. Lutfi Nuriman dan Anggota KPU Serang Adnan Hamsih. Lalu ada dua orang dari Panitia Pengawas Pemilu Kota Banyuwangi, yaitu Rorry Desrino Purnama dan Totok Hariyanto yang juga terbukti melanggar kode etik dan diputuskan mendapat pemberhentian tetap.

Dalam pembacaan putusan, anggota majelis hakim DKPP, Saut Hamonangan Sirait mengatakan Bawaslu Provinsi Papua menemukan dugaan pelanggaran saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi, yakni KPU Dogiyai tidak menggunakan formulir DB-1 untuk Pilpres.

"Ketua dan anggota KPU Kabupaten Dogiyai tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dogiyai dan menggunakan formulir DB-1 untuk pileg, bukan formulir DB-1 pilpres," ujar Saut.

Sementara itu, untuk dua anggota KPU Serang, Banten, diberhentikan tetap karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan menerima uang sebesar Rp 2 juta dari sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Serang, TB Muhajir.

"Saksi Muhajir memperkuat hal itu dengan bukti transfer bank sebesar Rp 2 juta," ujar Saut Hamonangan.

Untuk ketua dan anggota Panwaslu Banyuwangi yang diberhentikan, DKPP menilai kedua anggota Panwaslu tersebut tidak berlaku jujur, adil dan profesional dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran pemilu presiden.

Keduanya dianggap tidak netral dan memihak terhadap partai politik tertentu, calon peserta pemilu dan media massa tertentu. Selain 9 orang penyelenggara pemilu yang diberhentikan, terdapat 30 orang penyelenggara pemilu yang mendapat peringatan. Diantaranya 25 orang dari KPU Provinsi DKI Jakarta yang tidak menjalankan sepenuhnya pemilihan suara ulang di 13 TPS.

Sementara kroscek dokumen DPKTb sebanyak 5.802 RPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu DKI Jakarta dan evaluasi terhadap petugas KPPS dan PPS tidak ditindaklanjuti dengan serius dan tidak digubris oleh KPU Provinsi DKI Jakarta. DKPP juga memutuskan ada 20 orang penyelenggara pemilu yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Mereka diantaranya Ketua KPU dan Anggota KPU Provinsi Jawa Timur dan anggota Panwaslu Kabupaten Sukoharjo.