JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Chrisbiantoro mencium gelagat tak beres dalam penunjukan mantan Kepala Badan Intelijen Negara Abdullah Mahmud Hendropriyono yang diduga terlibat pelanggaran HAM masa lalu sebagai penasihat tim transisi.
Menurut dia, bukan tidak mungkin Joko Widodo menyetujui penunjukan tersebut karena kontrol Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Apalagi, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto, sudah mengakui salah satu alasan penunjukan Hendropriyono karena kedekatannya dengan PDI-P dan Megawati.
"Kalau alasannya karena orang dekat PDI-P dan Megawati, berarti sudah ada campur tangan siapa yang memberi saham terbesar. Kalau kondisinya seperti ini, ya sangat mungkin seterusnya Jokowi terus mengambil keputusan atas kontrol Megawati," kata Chrisbiantoro seusai menghadiri sebuah diskusi HAM di Jakarta, Rabu (20/8/2014) sore.
Menurut Hendro, kesuksesan Jokowi bersama pasangannya, Jusuf Kalla, memenangi pemilu presiden tak bisa dilepaskan dari PDI-P dan Megawati. Setelah itu, barulah disusul oleh partai-partai pengusung lainnya.
"Pak Jokowi-JK mengawali proses ini dengan baik. Redaksional dalam kampanyenya juga cukup jelas. Tapi sekarang penunjukan Hendropriyono membuat Rumah Transisi sudah tidak murni lagi, ada yang berafiliasi, kami sangat menyayangkan," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.