Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Siapkan 4 Kader untuk Jadi Ketua DPR

Kompas.com - 19/08/2014, 13:58 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, empat kader Golkar dipersiapkan untuk mengisi posisi ketua Dewan Perwakilan Rakyat, yakni Setya Novanto, Fadel Muhammad, Airlangga Hartarto, dan Rambe Kamarul Zaman.

Tantowi mengatakan, sampai saat ini Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie belum memutuskan siapa yang akan maju untuk bersaing menjadi Ketua DPR periode 2014-2019.

"Semua punya peluang sama. Nama-nama masih bermunculan dan ketum belum mengumumkan," kata Tantowi di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2014).

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR itu, mereka adalah kader-kader yang pantas menjadi pimpinan DPR. Mereka dianggap memiliki kualitas, pengalaman, sekaligus berintegritas.

Setya saat ini memegang posisi sebagai Bendahara Umum Golkar, sementara Fadel menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Golkar.

Airlangga mengisi posisi sebagai Ketua Komisi VI DPR sekaligus Sekjen Kosgoro 1957 dan Rambe menjabat sebagai Ketua DPP Partai Golkar.

Dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) yang baru disahkan, ketua DPR akan dipilih. Posisi ketua DPR tidak lagi otomatis menjadi hak dari partai pemenang pemilu legislatif. Dengan demikian, PDI-P sebagai pemenang pileg pada April 2014 tidak otomatis mendapat posisi ketua DPR.

Berbagai pihak menyebut akan mengajukan uji materi terhadap UU MD3 ke MK. Substansi UU tersebut dianggap bermasalah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com