Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dianggap Berhasil, Muhaimin Diyakini Bakal Kembali Pimpin PKB

Kompas.com - 19/08/2014, 09:54 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Muhaimin Iskandar diyakini akan terpilih kembali sebagai ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Muktamar PKB yang akan digelar di Surabaya pada 31 Agustus-1 September 2014.

"Saya optimistis muktamirin akan secara aklamasi tetap mendukung Cak Imin (Muhaimin). Suara cabang-cabang masih menghendaki beliau memimpin PKB," kata Ketua DPP PKB Helmy Faishal Zaini di Jakarta, Senin (19/8/2014), seperti dikutip Antaranews.com.

Helmy mengatakan, Muhaimin memiliki karakter kepemimpinan yang melekat kuat, baik di elite maupun di basis. Sebagai pemimpin partai berbasis NU, kata dia, Muhaimin memiliki dua keunggulan sekaligus yang tidak dimiliki kader lain, yakni merupakan keturunan pendiri NU dan sebagai tokoh aktivis yang berproses mulai dari bawah.

Dengan dua keunggulan tersebut, menurut Helmy, selama memimpin PKB, Muhaimin terbukti berhasil mengorganisasi dan menjembatani kepentingan warga Nahdliyin dengan baik.

"Secara organisatoris, Cak Imin juga yang mampu mengembangkan SDM kader partai hingga memperkenalkan kepada sistem kepartaian modern yang jauh lebih maju dari sebelumnya. Dalam konteks kepartaian, saya bisa sebut beliau itu 'bapak kader'," kata Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal itu.

Helmy menambahkan, Muktamar PKB juga akan membahas program kerja selama lima tahun mendatang, penguatan organisasi partai, dan persiapan dalam menghadapi pemilu serentak pada 2019.

Sementara itu, Wakil Sekjen DPP PKB Lukmanul Khakim menyatakan, kepemimpinan Muhaimin yang berhasil menaikkan perolehan suara PKB sekitar 100 persen dalam Pemilu Legislatif 2014 membuatnya layak untuk memimpin kembali "Green Party".

"Cak Imin sungguh cerdas dalam memimpin partai ini. Selain mampu menaikkan suara PKB 100 persen, beliau juga mampu memenangkan pasangan Jokowi-JK dalam pilpres lalu," katanya.

Menurut dia, Muhaimin banyak disukai karena mudah bergaul dengan siapa saja, baik dengan elite politik maupun kalangan biasa. Dalam kancah politik nasional, menurut dia, Muhaimin juga sangat visioner dalam melakukan langkah-langkah politik PKB.

"Untuk itu, tidak ada alasan untuk tidak menjadikan beliau sebagai ketua umum PKB periode 2014-2019. PKB masih sangat membutuhkan kecerdasan dan jiwa visioner beliau dalam menjalankan roda partai pada masa mendatang," ucapnya.

Rhoma Irama hadir

Lukman menambahkan, mantan bakal calon presiden dari PKB Rhoma Irama akan menghadiri acara Muktamar PKB.

"Insya Allah Bang Haji Rhoma akan hadir dalam Muktamar mendatang. Beliau masih cinta dengan PKB dan orang-orang yang ada di PKB," katanya.

Menurut Lukman, meski sempat berseberangan saat pelaksanaan pilpres, hubungan "Raja Dangdut" itu dengan Muhaimin masih mesra dan sering berkomunikasi.

"Inilah kedewasaan politik di antara dua tokoh ini. Perbedaan pilihan tidak menghalangi mereka untuk bersilaturahim," katanya.

Menurut dia, kedewasaan politik yang ditunjukkan keduanya patut dicontoh oleh elite politik dewasa ini karena hal ini penting untuk menjaga sistem demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia.

"Sistem demokrasi harus dibangun berdasarkan persaudaraan sesama anak bangsa. Jangan bunuh demokrasi hanya untuk kepentingan sesaat," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com