Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi Jokowi-JK Tuding Gubernur Papua Barat Sebarkan Isu Papua Merdeka

Kompas.com - 14/08/2014, 15:54 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Saksi mandat pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam rekapitulasi di Provinsi Papua Barat, Jimmy Demianus Iji, menuding Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi sudah menyebarkan isu Papua Merdeka di wilayah tersebut. Jimmy menganggap isu tersebut disebarluaskan sebagai kampanye hitam untuk Jokowi-JK karena Abraham adalah Ketua DPD Gerindra serta Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di provinsi tersebut.

"Saya ingin menjelaskan, dalil pemohon kaitannya dengan isu Papua Merdeka. Di situ dikatakan bahwa timses nomor 2 menyebarkan isu Papua Merdeka dan itu menyebabkan pasangan nomor 2 menjadi pemenang. Padahal, itu Gubernur Papua Barat yang juga Ketua DPD Gerindra dan Ketua Tim Pemenangan yang menyebarkan," kata Jimmy dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Jimmy mengatakan, penyebaran isu Papua Merdeka oleh Abraham merupakan sesuatu yang sudah diketahui mayoritas masyarakat karena dimuat oleh berbagai media lokal. "Itu kaitannya dengan isu agama. Kami menyatakan penyesalan. Kerukunan kami sangat baik dan tidak pernah dibawa isu seperti ini. Kami mohon tim pasangan nomor 1 belajar sejarah dengan baik," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva meminta agar keterangan tersebut disudahi. "Okelah, cukup ya, saya sudah pernah ke sana, memang tidak ada apa-apa," ujarnya.

Sebelumnya, Filep Wamafma, anggota KPU Papua Barat, keberatan terhadap berkas permohonan pemohon halaman 186 huruf e. Tulisan dalam berkas permohonan tersebut telah menjadi isu hangat belakangan ini di daerahnya.

Setelah dicek, pokok yang dimaksud adalah uraian masalah yang terjadi di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Kompas mengutipnya secara lengkap:

"Bahwa di daerah pemilihan mayoritas warga Papua 'nasrani' dan disebut basis 'Papua Merdeka' maka pasangan no 2 mendapat suara mayoritas. Hal ini disebabkan oleh isu 'lebih mudah merdeka' atau 'dialog' kalau pasangan no 2 yang menang. Sedangkan di beberapa kampung muslim dan daerah perkotaan yang penduduknya lebih heterogen diperoleh kecenderungan ke pasangan no 1."

Menurut Filep, apa yang ditulis di dalam berkas gugatan Prabowo-Hatta itu dalam satu pekan terakhir menjadi perbincangan hangat di antara warga. Tokoh agama, tokoh adat, dan elite partai politik sudah membahas hal tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com