JAKARTA, KOMPAS.com — Saksi mandat pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam rekapitulasi di Provinsi Papua Barat, Jimmy Demianus Iji, menuding Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi sudah menyebarkan isu Papua Merdeka di wilayah tersebut. Jimmy menganggap isu tersebut disebarluaskan sebagai kampanye hitam untuk Jokowi-JK karena Abraham adalah Ketua DPD Gerindra serta Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di provinsi tersebut.
"Saya ingin menjelaskan, dalil pemohon kaitannya dengan isu Papua Merdeka. Di situ dikatakan bahwa timses nomor 2 menyebarkan isu Papua Merdeka dan itu menyebabkan pasangan nomor 2 menjadi pemenang. Padahal, itu Gubernur Papua Barat yang juga Ketua DPD Gerindra dan Ketua Tim Pemenangan yang menyebarkan," kata Jimmy dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (14/8/2014).
Jimmy mengatakan, penyebaran isu Papua Merdeka oleh Abraham merupakan sesuatu yang sudah diketahui mayoritas masyarakat karena dimuat oleh berbagai media lokal. "Itu kaitannya dengan isu agama. Kami menyatakan penyesalan. Kerukunan kami sangat baik dan tidak pernah dibawa isu seperti ini. Kami mohon tim pasangan nomor 1 belajar sejarah dengan baik," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva meminta agar keterangan tersebut disudahi. "Okelah, cukup ya, saya sudah pernah ke sana, memang tidak ada apa-apa," ujarnya.
Sebelumnya, Filep Wamafma, anggota KPU Papua Barat, keberatan terhadap berkas permohonan pemohon halaman 186 huruf e. Tulisan dalam berkas permohonan tersebut telah menjadi isu hangat belakangan ini di daerahnya.
Setelah dicek, pokok yang dimaksud adalah uraian masalah yang terjadi di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Kompas mengutipnya secara lengkap:
"Bahwa di daerah pemilihan mayoritas warga Papua 'nasrani' dan disebut basis 'Papua Merdeka' maka pasangan no 2 mendapat suara mayoritas. Hal ini disebabkan oleh isu 'lebih mudah merdeka' atau 'dialog' kalau pasangan no 2 yang menang. Sedangkan di beberapa kampung muslim dan daerah perkotaan yang penduduknya lebih heterogen diperoleh kecenderungan ke pasangan no 1."
Menurut Filep, apa yang ditulis di dalam berkas gugatan Prabowo-Hatta itu dalam satu pekan terakhir menjadi perbincangan hangat di antara warga. Tokoh agama, tokoh adat, dan elite partai politik sudah membahas hal tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.