MK Anggap Biasa "Judicial Review" TPPU Akil Mochtar

AKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva memastikan, pihaknya tidak akan memberikan perlakukan khusus atas permohonan judicial review atas Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diajukan mantan Ketua MK Akil Mochtar.

"Kami akan memproses seperti biasa, seperti halnya permohonan lain," kata Hamdan di Gedung MK, Rabu (13/8/2014).

Meski Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta telah menjatuhkan vonis atas perkara yang menimpa Akil, Hamdan mengatakan, Akil tetap memiliki hak yang sama untuk mengajukan judicial review. Dengan demikian, ia menegaskan akan tetap memproses permohonan yang diajukan oleh Akil.

"Sampai kini pengadilan belum mencabut haknya sehingga tetap punya hak yang sama. Intinya, kita akan perlakukan sama siapa pun yang memohon. Kita lihat dulu permohonannya," ujarnya.

Sebelumnya, Akil melalui pengacaranya, Adardam Achyar, mengaku telah mengajukan judicial review Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ke Mahkamah Konstitusi pada Senin (11/8/2014).

Adardam mengatakan, salah satu materi gugatan ialah tidak berwenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menuntut perkara TPPU. Akil merupakan terdakwa kasus suap pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah di MK dan pencucian uang.

Akil pernah menyatakan keberatan didakwa pencucian uang oleh jaksa penuntut umum KPK. Menurut Akil, jaksa KPK tidak berwenang melakukan penuntutan pencucian uang. Menurut Akil, dakwaan pencucian uang yang menjeratnya tidak berkaitan dengan tindak pidana asal, yaitu penyuapan.

KPK mengusut dugaan pencucian uang Akil pada kurun waktu 22 Oktober 2010 hingga 2 Oktober 2013 atau saat Akil telah menjadi hakim konstitusi. Nilai dugaan pencucian uangnya mencapai Rp 161,080 miliar.

Selain itu, dakwaan keenam, KPK mengusut dugaan pencucian uang Akil pada kurun waktu 17 April 2002 hingga 21 Oktober 2010. Ketika itu, Akil masih menjabat anggota DPR hingga akhirnya menjabat hakim konstitusi. Nilai dugaan pencucian uangnya sekitar Rp 20 miliar.

Menurut jaksa, pengeluaran maupun harta kekayaan yang dimiliki Akil dinilai tidak sesuai dengan pendapatannya sebagai anggota DPR pada tahun 2002-2004, pada periode 2004-2008, hingga ketika menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi. Akil telah divonis seumur hidup oleh majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Hakim menyatakan, Akil terbukti menerima suap dan melakukan pencucian uang. Atas vonis tersebut, Akil mengajukan banding.