Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengacara Rachmat Yasin Bantah Kliennya Ribut dengan Akil Mochtar

Kompas.com - 12/08/2014, 10:40 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - 
Pengacara Bupati Bogor Rachmat Yasin, Sugeng Teguh Santoso, membantah kliennya terlibat keributan dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, pada kunjungan rumah tahanan KPK pekan lalu.

"Saya bingung, kok diberitakan RY ribut dengan Akil. Itu tidak ada," ujar Sugeng di Jakarta, Selasa (12/8/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Sugeng mengaku mengunjungi Yasin pada saat itu. Menurut dia, Akil hanya terlibat adu mulut dengan petugas Rutan KPK.

Ia menceritakan, saat itu pihak rutan hanya mengizinkan lima orang anggota keluarga dan rekan untuk mengunjungi seorang tahanan KPK.

Saat itu Akil dikunjungi oleh lima orang anggota keluarga. Namun, Akil melihat Yasin dikunjungi lebih dari 12 orang di ruang kunjungan. Akil lalu protes keras kepada petugas rutan.

"Mungkin Akil merasa petugas diskrimitif dan RY diistimewakan. Lalu, Akil protes ke petugas rutan," tuturnya.

Menurut Sugeng, Yasin tidak mungkin terlibat keributan dengan Akil karena sampai saat ini keduanya masih dalam satu kamar tahanan di lantai 9 Gedung KPK.

"Sekarang nggak dipisah, kan nggak ribut, hubungan mereka baik-baik, kan sudah pada dewasa," kata dia.

Namun, Juru Bicara KPK Johan Budi juga membantah hal itu. "Tidak satu kamar, mereka dalam satu blok tahanan," kata Johan.

Johan mengatakan, keduanya sempat "perang mulut" terkait pengaturan pembesuk tahanan sehingga dipisahkan oleh penjaga rutan. Kepala Rutan akhirnya memberikan sanksi kepada Akil dan Rachmat Yasin untuk tidak boleh dibesuk selama satu bulan. Johan mengaku tak tahu persis bagaimana keributan itu bisa terjadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com