Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI Gratiskan Survei karena Anas Tak Berduit

Kompas.com - 07/08/2014, 15:04 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengaku pernah melakukan survei gratis untuk Anas Urbaningrum yang saat itu mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tahun 2010. Denny mengatakan, salah satu alasan survei gratis itu karena Anas mengaku tak memiliki dana.

"Saat itu saya tanya Anas. Anas bilang, bang saya enggak punya dana. Saya percaya karena Anas, kan hanya aktivis dulu, HMI, dan dari KPU. Jadi saya tidak keberatan survei pakai dana pribadi saya," terang Denny saat bersaksi dalam sidang Anas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (7/8/2014).

Selain itu, menurut Denny, survei yang ia lakukan juga bagian dari strategi pemasaran lembaga surveinya. Sebab, menurut Denny, Partai Demokrat merupakan partai yang besar. Menurut Denny, reputasi lembaganya juga akan semakin dipandang baik jika Anas menang dalam kongres tersebut. Ia membantah, survei gratis itu diberikan dengan imbalan akan menangani survei pilkada.

"Saya bangga bisa memenangkan saudara Anas. Reputasi saya akan naik. Saya hanya back up saja dan biayanya terukur, maka pakai biaya pribadi tidak masalah," kata Denny.

Denny menjelaskan, survei yang dilakukannya saat itu juga tidak memerlukan biaya besar karena responden hanya dihubungi melalui telepon. Tak hanya itu, Denny juga mengaku membiayai iklan politik Anas di media massa.

"Survei hanya telepon, biayanya cuma Rp 10 juta. Yang mahal biaya iklan karena ada foto Anas," jelas Denny.

Dalam dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Anas disebut mendapat fasilitas survei gratis dari LSI senilai Rp 478, 632 juta. Survei itu terkait pencalonan Anas sebagai ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2010.

Jaksa mengatakan, fasilitas gratis itu diberikan karena jika Anas terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, LSI dijanjikan mendapat pekerjaan survei untuk pemilihan bupati maupun wali kota dari Partai Demokrat. Anas menerima gratifikasi survei tersebut saat ia menjabat sebagai anggota DPR RI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com