Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SOKSI Pastikan Golkar Ikut Pemerintahan jika Prabowo Kalah di MK

Kompas.com - 03/08/2014, 16:45 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Nasib langgengnya kekuasaan Aburizal Bakrie di Partai Golkar akan sangat bergantung kepada putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan hasil pemilu presiden yang diajukan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Jika pasangan yang didukung Partai Golkar itu kalah di MK, posisi Aburizal sudah hampir pasti akan digusur melalui Musyawarah Nasional (Munas) pada 4 Oktober 2014 ini.

"Ini semua tergantung dari MK nanti, kalau tetap memenangkan Jokowi-JK, maka yakinlah Munas Golkar akan terselenggara 4 Oktober 2014 ini," ujar Ketua Presidium Depinas SOKSI, Lawrence TP Siburian dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (3/8/2014).

Lawrence merasa yakin gugatan Prabowo-Hatta akan ditolak MK. Pasalnya, dia punya pengalaman berperkara di MK saat menjadi tim kuasa hukum Wiranto-Salahuddin Wahid pada tahun 2004 silam.

"Waktu itu ada 5,5 juta suara yang diklaim bermasalah, tapi pada akhirnya tidak bisa dibuktikan. Saya yakin kali ini pun begitu, karena sulit sekali membuktikan suara sebesar ini," kata dia.

Lebih lanjut, Lawrence juga mengungkapkan bahwa jika sampai Prabowo-Hatta gagal dalam gugatan ke MK kali ini, pengurus daerah Partai Golkar di tingkat provinsi dan wali kota dipastikan akan mengalihkan dukungannya kepada pemerintahan yang baru.

"Sangat tidak mungkin mereka menjadi oposisi di daerah, sudah pasti akan merapat ke pemerintah," ujarnya.

Di sisi lain, kubu Aburizal bersikeras terus mendukung Prabowo-Hatta sampai tahap akhir. Aburizal yang belakangan didukung Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung bahkan sudah mengisyaratkan siap berada di luar pemerintahan bersama dengan partai koalisi lain pendukung Prabowo-Hatta.

Kubu Aburizal pun mengklaim bahwa pengurus daerah Partai Golkar sepakat melaksanakan Munas tahun 2015. Hal tersebut sesuai dengan rekomendasi Munas Pekanbaru, Riau tahun 2009 lalu.

Bagi kubu penentang Aburizal yang dikomandoi tiga organisasi pendiri Golkar seperti Kosgoro, Soksi, dan MKGR, mereka bersikeras bahwa Munas harus tetap dilaksanakan lima tahun sekali yakni pada tahun 2014 ini.

Kubu penentang Aburizal semakin gencar menyuarakan wacana Munas 2014 disokong dengan kegagalan Prabowo-Hatta menang dalam pemilu presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Respons PDI-P, Nasdem, dan PKB Usai Duet Anies-Sohibul Iman Diumumkan

Respons PDI-P, Nasdem, dan PKB Usai Duet Anies-Sohibul Iman Diumumkan

Nasional
Sudirman Said Mengaku Ingin Maju Pilkada Jakarta Bukan untuk Jegal Anies

Sudirman Said Mengaku Ingin Maju Pilkada Jakarta Bukan untuk Jegal Anies

Nasional
Peretasan Data Bais TNI, Kekhawatiran Bocornya Hal Teknis dan Operasi

Peretasan Data Bais TNI, Kekhawatiran Bocornya Hal Teknis dan Operasi

Nasional
Momen Jokowi Sapa Warga hingga Minum Es Teh di Mal Kota Palangkaraya

Momen Jokowi Sapa Warga hingga Minum Es Teh di Mal Kota Palangkaraya

Nasional
Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

Nasional
Komisi III Minta Satgas Ambil Langkah Konkret Perangi Judi 'Online'

Komisi III Minta Satgas Ambil Langkah Konkret Perangi Judi "Online"

Nasional
Komisi III Desak PPATK Tak Hanya Umumkan Temuan Judi 'Online'

Komisi III Desak PPATK Tak Hanya Umumkan Temuan Judi "Online"

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Presiden 2020 | Eks Pejabat Basarnas Beli Ikan Hias Pakai Uang Korupsi

[POPULER NASIONAL] KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Presiden 2020 | Eks Pejabat Basarnas Beli Ikan Hias Pakai Uang Korupsi

Nasional
Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com