Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Buka Peluang Ketum Partai Jabat Menteri

Kompas.com - 01/08/2014, 15:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Tuntutan agar ketua umum partai politik tak menjabat menteri dalam kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi-Jusuf Kalla, menguat belakangan ini. Namun, JK tak bisa memastikan bahwa semua ketua umum partai koalisi tak akan mendapat posisi menteri.

"Yang pasti PDI-P dan Nasdem tidak, PKB saya tidak tahu, mungkin saja, saya kira tidak. Saya belum tahu. Mayoritas tidak," ujar Jusuf Kalla (JK) seusai melakukan shalat Jumat di Jakarta, Jumat (1/8/2014).

JK menjelaskan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sejak awal memang tidak berminat menjadi menteri, demikian pula Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sementara itu, dua ketua umum lainnya, yakni Ketua Umum Hanura Wiranto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, diakui JK masih berpeluang masuk dalam kabinet.

Terkait penyusunan kabinet itu, JK mengaku bahwa partai koalisi boleh saja mengajukan nama-nama kader terbaiknya sebagai calon menteri. Salah satu yang sudah siap mengajukan nama calon menteri adalah PKB. Menurut JK, pihaknya nanti akan memberikan porsi kepada PKB.

"Kita yang atur berapa," katanya.

Saat ditanyakan apakah ketua umum partai bisa mengganggu kerja pemerintahan, JK tak sependapat. Menurut dia, tiap-tiap menteri akan diberikan fokus pekerjaan dan kebijakan masing-masing.

Meski demikian, JK menegaskan bahwa saat ini dia dan Jokowi sama sekali belum membicarakan kabinet. Dia menyatakan, penyusunan kabinet akan dilakukan selepas MK memutuskan perkara perselisihan hasil pemilu presiden, yakni setelah 22 Agustus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com