Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MPR: PBB Kehilangan Raison d'etre

Kompas.com - 30/07/2014, 03:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari menilai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah kehilangan alasan kehadiran atau raison d'etre-nya jika tidak bisa menghentikan agresi dan kekejaman Israel terhadap bangsa Palestina.

"Kekejaman Israel telah melampaui peradaban umat manusia abad modern abad 21. Apa yang dilakukan oleh Israel telah menjurus pada pembantaian atau genocida terhadap eksistensi Bangsa Palestina," kata Hajriyanto melalui Blackberry Messenger di Jakarta, Selasa (30/7/2014).

Hajriyanto mengatakan, PBB bukan hanya harus bisa menghentikan pembantaian tersebut, melainkan harus bisa membawa Israel ke Pengadilan HAM Internasional atau International Tribunal.

Menurut dia, sudah sangat terlambat bagi PBB untuk segera mengirimkan pasukan di bawah payung lembaga tersebut untuk menghentikan pembantaian kemanusiaan di Jalur Gaza.

"Jika langkah-langkah itu tidak bisa diambil dan dilakukan, maka sungguh PBB telah kehilangan raison d'etre-nya," katanya.

Hal itu, menurut dia, karena tindakan Israel yang sudah memakan korban tewas ratusan warga Palestina, bahkan ratusan anak-anak dan perempuan yang tidak berdaya. Tindakan Israel itu, ujar Hajriyanto, telah mencoreng peradaban modern yang bercirikan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).

"Saya nilai peradaban modern yang ditulangpunggungi peradaban bangsa-bangsa Barat sekarang ini telah mengalami kebangkrutan yang luar biasa karena telah membiarkan sebuah pembantaian terjadi di depan matanya," ujarnya.

Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, sebagai penguasa dunia dan PBB sekarang ini seharusnya malu hati menyaksikan kejahatan kemanusiaan itu terjadi di hadapannya. Padahal menurut dia, mereka nyata-nyata memiliki kekuatan untuk menghentikan Israel.

Selain itu, menurut dia, konteks dan perspektif pembantaian di Palestina, Organisasi Non Blok dan Organisasi Konperensi Islam (OKI) mutlak harus menekan PBB untuk segera menjatuhkan hukuman kepada Israel.

"Jika tidak saya yakin OKI dan Nonblok juga bisa kehilangan argumen atas kehadiran dirinya sekarang ini," tegasnya.

Dia mengatakan, Nonblok yang dipimpin Iran dan OKI yang dipimpin Turki dan Arab Saudi yang dikenal sangat dekat dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat (AS) seharusnya bisa berbuat banyak serta malu hati membiarkan kekejaman Israel atas bangsa Palestina yang tidak berdaya sekarang ini.

Indonesia menurut politisi Partai Golkar itu, yang juga dikenal dekat dengan negara-negara Barat, sudah waktunya untuk mengambil posisi aktif mendesak OKI dan Nonblok untuk memberikan ultimatum kepada PBB untuk mengambil langkah apapun demi menghentikan secara kategoris pembantaian manusia di Gaza itu.

"Langkah Indonesia itu bukan hanya merupakan omperativum konstitusi, melainkan juga pengejawantahan nilai-nilai Pancasila, terutama Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab," katanya.

Dia menegaskan apapun alasannya, tindakan Israel yang sudah membunuh ratusan warga Palestina itu bukan hanya melawan HAM, melainkan juga langsung menohok nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com