Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenapa Jenderal Budiman Tak Hadiri Pelantikan KSAD Baru di Istana?

Kompas.com - 25/07/2014, 17:10 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menunjuk Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang baru, Jumat (25/7/2014). Penunjukan KSAD baru ini sekaligus pemberhentian terhadap Jenderal TNI Budiman yang akhirnya hanya ditempatkan sebagai perwira tertinggi di Mabes TNI.

Kini Budiman tak lagi memiliki posisi apa pun di TNI dan hanya menunggu masa pensiunnya yang jatuh pada 25 September 2014.

Prosesi pelantikan Gatot dilakukan pada Jumat pagi tadi di Istana Negara. Ketika itu, jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko turut melihat pelantikan ini.

Namun, ada yang berbeda dengan pelantikan KSAD oleh Presiden pagi tadi. Jika pelantikan pejabat negara di Istana Negara selalu dihadiri mantan pejabat terdahulu, kini tak terjadi. Jenderal Budiman tak terlihat pada upacara pelantikan tadi, padahal, menurut informasi dari staf Istana, Jenderal Budiman turut diundang dalam pelantikan itu.

Padahal, Istana Negara adalah tempat yang sakral bagi seorang pejabat tinggi atau perwira tinggi di republik ini. Di sanalah ia akan dilimpahkan jabatan, seperti yang dialami Jenderal Budiman pada 30 Agustus tahun lalu.

Di tempat itu pula, Budiman yang baru saja dilantik mencium tangan Presiden SBY, layaknya mengucapkan terima kasih dan penghormatannya kepada Kepala Negara.

Mengapa Budiman memutuskan tak hadir dalam pelantikan penerusnya itu? Budiman enggan berkomentar panjang. Dia hanya memastikan tidak ada apa-apa terkait ketidakhadirannya itu tanpa menjelaskan lebih lanjut.

"Enggak ada apa-apa, cukup ya," ujarnya singkat seusai upacara serah terima jabatan di Mabes TNI AD, Jumat siang.

Pergantian KSAD ini cukup mengejutkan lantaran Budiman juga mengaku baru mengetahui pemberhentiannya itu dari kontak telepon Panglima TNI pada 21 Juli petang. Pada hari itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko memang secara tiba-tiba dipanggil menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketika itu, Presiden meminta Moeldoko segera memberikan nama pengganti KSAD Jenderal Budiman yang akan pensiun pada September 2014. Motif di balik pergantian KSAD baru ini pun menjadi pertanyaan. Pasalnya, Presiden SBY di hadapan 200 perwira tinggi Polri dan TNI sempat meluapkan amarahnya. Dia mengatakan bahwa saat itu ada upaya menarik jenderal aktif ke dunia politik.

"Dari informasi yang telah dikonfirmasikan, tentu bukan konfirmasi yang tidak ada nilainya, mengatakan, ada pihak-pihak yang menarik-narik sejumlah perwira tinggi untuk menarik yang didukungnya," ucap Presiden.

Dari informasi itu, Presiden juga menyindir adanya jenderal aktif yang tidak lagi loyal kepada Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. "Bahkan ditambahkan, tidak perlu mendengar presiden kalian. Kan itu presiden kapal karam, lebih baik cari presiden baru yang bersinar. Dalam negeri yang kita cintai, kata-kata ajakan seperti itu hanyalah sebuah godaan," lanjut Presiden.

Dia pun tak segan meminta agar jenderal yang tergoda terjun ke dunia politik untuk terlebih dulu mundur. Hingga pada 21 Juli, Budiman mendapatkan kabar pemberhentiannya itu.

Istana telah membantah bahwa pemberhentian Budiman karena faktor politis. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengungkapkan bahwa pergantian KSAD sudah direncanakan sejak lama. Pada acara serah terima jabatan kali ini, Panglima TNI Jenderal Moeldoko pun meminta agar tidak ada politisisasi di balik pergantian KSAD.

"Pergantian kepemimpinan TNI AD hari ini adalah bagian dari pembinaan personel TNI, sebagai suatu hal biasa dan tidak terkait dengan kepentingan politik, serta tidak untuk dipolitisasi," ujar Moeldoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com