Jokowi Diminta Tegaskan Penyusunan Kabinet Otoritasnya

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menyambut baik langkah presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang menerima masukan mengenai susunan kabinet pemerintahan. Namun, Syamsuddin meminta Jokowi tegas sejak awal untuk menghindari kekecewaan publik kepada menteri-menteri di kabinetnya nanti.

Syamsuddin menjelaskan, saat Jokowi berinisiatif menggalang masukan dalam membentuk kabinet, publik pasti menyambutnya dengan sukacita. Hanya, Jokowi harus sadar bahwa tak semua aspirasi itu dapat ia wujudkan.

"Tentu sangat positif, tapi Jokowi harus hati-hati, harus tegas menyampaikan bahwa urusan menteri menjadi otoritasnya. Jelaskan sejak awal supaya publik tidak kecewa dengan susunan kabinetnya," kata Syamsuddin, saat dihubungi, Jumat (25/7/2014).

Syamsuddin menyarankan, Jokowi sebaiknya terus menyampaikan kepada publik mengenai otoritasnya menyusun kabinet. Semua figur yang diusulkan hanya bersifat masukan dan tak ada jaminan figur tersebut mengisi posisi tertentu dalam kabinet.

"Masyarakat ini kan aspirasinya macam-macam, Jokowi harus buka dari sekarang soal otoritasnya, jangan menunggu nanti," ujarnya.

Jokowi mulai memikirkan penyusunan kabinet pemerintahannya bersama wakil presiden terpilih Jusuf Kalla. Jokowi terlebih dulu meminta pandangan publik sebelum menyusun kabinetnya.

Dalam akun resmi kubu Jokowi-JK di Facebook dengan nama Jokowi Center, publik diminta berpartisipasi dalam memberi pandangan mengenai siapa yang cocok menjadi pembantu presiden dan wakil presiden periode mendatang. (baca: Lewat Facebook, Jokowi Minta Masukan Rakyat Siapa 34 Calon Menteri)