Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Prabowo-Hatta Mundur Dari Proses Rekapitulasi Suara

Kompas.com - 22/07/2014, 18:13 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak mengajukan pengunduran diri sebagai peserta Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. KPU hanya menerima surat penarikan diri tim Prabowo-Hatta dari proses rekapitulasi suara yang sedang berjalan.

"Dalam surat yang diterima KPU, yang ada alamat tujuan yang jelas 'KPU', hanya dinyatakan mereka (tim Prabowo-Hatta) menarik diri dari proses rekapitulasi suara hasil Pilpres 2014. Tidak ada pernyataan mundur dari pencalonan," ujar Komisioner KPU Sigit Pamungkas di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2014).

Ia mengatakan, KPU hanya merespons dan menindaklanjuti surat resmi yang memang ditujukan kepada KPU. Adapun atas penarikan dari proses rekapitulasi suara, kata Sigit, tidak jadi penghambat bagi KPU untuk meneruskan proses rekapitulasi suara dan penetapan capres-cawapres terpilih.

Berikut isi surat yang secara resmi diterima KPU:

Dengan hormat,
Oleh karena protes-protes kami, terutama menyangkut rekomendasi Bawaslu di beberapa daerah tentang penyelenggaraan PSU (pemungutan suara ulang), maka dengan ini kami menolak apapun yang akan diputuskan oleh KPU dengan menarik diri dari proses Penetapan Rekapitulasi Suara Hasil Pemilu Presiden 2014.

Kami berharap ada penyelesaian yang adil.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami
Calon Presiden Indonesia 2014-2019
Nomor Urut 1
H Prabowo Subianto

Sementara itu, penolakan pelaksanaan Pilpres 2014 hanya disampaikan melalui pernyataan sikap. Namun, dalam pernyataan sikap itu tidak ada alamat tujuan KPU.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com