Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Pergantian KSAD untuk Regenerasi, Tak Terkait Pilpres

Kompas.com - 22/07/2014, 13:19 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, rencana pergantian Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang kini dijabat Jenderal TNI Budiman sudah dipertimbangkan sejak lama dan tak ada kaitannya dengan pelaksanaan Pemilu Presiden 2014.

"Ini tidak ada kaitan dengan pilpres karena pergantian ini lebih sebagai proses regenerasi dalam pimpinan TNI," kata Julian dalam pesan singkat yang diterima wartawan, Selasa (22/7/2014) siang.

Julian menjelaskan, pergantian KSAD telah dipertimbangkan beberapa waktu lalu mengingat Budiman akan memasuki masa pensiun pada September 2014. Proses awalnya diusulkan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko kepada Presiden tentang pertimbangan pemberhentian dan nama calon pengganti.

Julian menambahkan, usul pemberhentian atau penggantian KSAD tidak harus dilakukan pada tanggal pensiun seorang Kepala Staf Angkatan.

"Presiden telah menyetujui usulan pemberhentian dari Panglima TNI dan menunjuk KSAD yang baru," kata dia.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dipanggil menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (21/7/2014) sore. Ketika itu, Presiden meminta Moeldoko segera memberikan nama-nama calon pengganti KSAD.

Ada tiga nama yang telah diajukan Moeldoko. Mereka adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen Gatot Nurmatyo, Wakil KSAD Letjen M Munir, dan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional Letjen Waris. (baca: Panglima Ajukan Tiga Nama Pengganti KSAD)

Pencopotan ini sempat mengundang spekulasi soal pernyataan SBY di hadapan perwira tinggi TNI soal adanya upaya menyeret jenderal aktif ke dunia politik pada Senin (2/6/2014). (baca: SBY Marah Ada Pihak yang Menarik Dukungan Jenderal Aktif)

Budiman sudah membantah jika ucapan Presiden itu diarahkan kepadanya. Ia menegaskan tidak pernah terlibat politik praktis. (baca: KSAD: Saya Kesatria dan Bukan Pengkhianat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com