Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aliansi Buruh Pendukung Jokowi Tak Akan Turun ke Jalan Besok

Kompas.com - 21/07/2014, 19:10 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Aliansi buruh yang mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menjamin tidak akan ikut turun ke jalan saat pengumuman pemilu presiden oleh Komisi Pemilihan Umum, Selasa (22/7/2014). Koordinator Nasional Aliansi Rakyat Merdeka, Jumhur Hidayat, mengatakan, aksi menurunkan buruh ke jalan justru akan membuat suasana menjadi tidak kondusif.

"Kita berharap kalau memang tidak puas dengan keputusan KPU gugat secara konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Kita tidak ingin huru-hara," kata Jumhur saat konferensi pers di Dapur Selera, Jakarta, Senin (21/7/2014) petang.

Hadir dalam kesempatan itu perwakilan aliansi buruh lainnya, yakni KSBSI, Gaspermindo, SPN, SBSI 1992, FSPOI, RTMM-SPSI, dan DPD SPSI Banten. Apalagi, lanjut dia, Jokowi sendiri sudah menginstruksikan kepada seluruh pendukung, relawan, dan simpatisan untuk tidak turun ke jalan. Menurut dia, instruksi tersebut sangat tepat mengingat panasnya suhu politik saat ini.

"Teman teman yang berpotensi membuat ricuh, itu kan biasanya relawan, simpatisan, karena itu kita dan teman-teman relawan yang ada di gerakan buruh Indonesia, kita sepakat menjauhi cara seperti itu," ujarnya.

Hal serupa disampaikan oleh Anggota Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Andi William Sinaga. Andi justru mengkritik Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang berniat turun ke jalan.

"Kalau ada buruh yang turun ke jalan, saya berani pastikan itu buruh palsu. Kita buruh riil tidak akan seperti itu," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P dan PKB Berpeluang Koalisi Tanpa PKS, Syaikhu: Insya Allah Pak Anies Tetap Bersama Kami

PDI-P dan PKB Berpeluang Koalisi Tanpa PKS, Syaikhu: Insya Allah Pak Anies Tetap Bersama Kami

Nasional
Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Nasional
Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Nasional
Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Nasional
Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Nasional
Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Nasional
Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Nasional
Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Nasional
Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Nasional
Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Nasional
ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

Nasional
Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com