Jokowi-JK Kalah di NTB, Saksi dan Bawaslu Pertanyakan Tingginya Suara Tidak Sah

Tak hanya saksi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga memiliki catatan suara tidak sah dengan jumlah yang tinggi di beberapa kabupaten. Saksi dari tim Jokowi-JK, Ferry Mursyidan, mengatakan, selain jumlah surat suara tidak sah yang tinggi, jumlah pemilih tambahan di beberapa TPS juga jauh berbeda dari TPS lainnya.

"Salah satunya di Kabupaten Lombok Timur. Jumlah (pemilih dalam) daftar pemilih khusus tambahan (DPKtb) atau pemilih yang datang satu jam terakhir bisa mencapai 12.000-an. Ada apa di Lombok Timur?" katanya.

Hal yang sama juga dipertanyakan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah. Menanggapi hal ini, Ketua KPU NTB Lalu Ansar Anshori mengatakan, tingginya jumlah pemilih dalam DPKtb di NTB salah satunya dipengaruhi jumlah tenaga kerja yang pulang ke kampung halamannya pada saat pemilu.

"Kita memang tidak bisa mengidentifikasi TKI dan TKW yang pulang," katanya.

Selain itu, Fauzan menjelaskan, pada saat pendataan pemilih, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panwaslu setempat membuat kesepakatan untuk mencoret data pemilih yang tidak berada di tempat saat pendataan.

"Ini yang menyebabkan jumlah DPT jauh lebih rendah daripada DPKtb," lanjutnya.

Terkait surat suara tidak sah, ia mengatakan tidak mengetahui pasti penyebab tingginya hal itu di banyak kabupaten, termasuk Lombok Timur.

"Saya tidak tahu pasti juga penyebabnya. Apakah karena NTB termasuk provinsi nomor dua paling tinggi tingkat buta hurufnya atau karena kurang sosialisasi. Semua mungkin saja," pungkasnya.