Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung Tolak Usulan Munaslub Golkar untuk Lengserkan Aburizal

Kompas.com - 19/07/2014, 20:18 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, menegaskan bahwa pelaksanaan musyawarah nasional (munas) Golkar akan dilaksanakan pada tahun 2015 sesuai rekomendasi munas sebelumnya. Menurut Akbar, rekomendasi tersebut hanya bisa digugurkan oleh keputusan setingkat munas.

Akbar mengatakan, salah satu forum yang memungkinkan untuk mengadakan munas pada tahun 2014 adalah munas luar biasa (munaslub).

Dia menyebut, penyelenggaraan munaslub membutuhkan sekurang-kurangnya dua per tiga suara DPD Golkar Tingkat I.

"Saya tadi ketemu DPD Tingkat I mereka enggak mau tuh (munaslub). Jadi saya kira enggak ada manfaat lah," kata Akbar seusai buka puasa bersama para pimpinan DPD Golkar Tingkat I di Hotel Four Seasons, Jakarta, Sabtu (19/7/2014).

Para pimpinan pusat Golkar melakukan buka puasa bersama para pengurus DPD Golkar Tingkat I. Beberapa pimpinan pusat Golkar terlihat hadir, termasuk Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham.

Akbar mengatakan, DPD Golkar Tingkat I sama sekali tidak memiliki pemikiran untuk mengadakan munaslub pada tahun 2014. Dengan kata lain, kata dia, DPD I tetap berpendapat bahwa munas selanjutnya diselenggarakan pada tahun 2015.

Sebelumnya, sejumlah tokoh senior Golkar mendesak Golkar untuk mempercepat digelarnya munas. Mereka menilai kepemimpinan Aburizal gagal. (baca: Golkar Terpuruk, Tokoh Lintas Generasi Desak Munas Digelar Tahun Ini)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com