Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudah Ada Aparat, untuk Apa Pengerahan Massa pada 22 Juli?

Kompas.com - 18/07/2014, 19:28 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti senior Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo, menyayangkan sikap kubu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang akan mengerahkan massa untuk menjaga Komisi Pemilihan Umum saat penetapan presiden terpilih pada 22 Juli mendatang. Menurut dia, pengerahan massa yang disebutkan untuk menjaga keamanan itu tidak tepat karena sudah ada personel TNI dan Polri yang bertugas. (Baca: 22 Juli, Relawan Prabowo Akan Dikerahkan Jaga KPU)

"Pengerahan massa justru membuat KPU dan masyarakat terintimidasi. Kan kita sudah ada aparat, untuk apa lagi ada pengerahan massa?" kata Karyono di Jakarta, Jumat (18/7/2014) sore.

Terlebih lagi, lanjut Karyono, sebelumnya Prabowo sudah berkali-kali mengatakan bahwa dia siap menerima keputusan rakyat. Artinya, menurut dia, jika nantinya KPU menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai calon presiden dan wakil presiden, Prabowo harus menerima.

"Bahkan, Prabowo dalam tanda kutip memaksa Jokowi untuk menyampaikan hal serupa. Tapi, pernyataan siap kalah Prabowo ini tidak diimbangi dengan sikap di lapangan. Dia seharusnya mencerminkan pernyataan siap kalah siap menang dengan tindakan. Pengerahan massa itu sama sekali tidak mencerminkan siap kalah," katanya.

Sebelumnya, anggota Dewan Penasihat Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Yunus Yospiah, mengatakan, pihaknya akan mengerahkan ribuan relawan untuk menjaga KPU pada 22 Juli. Namun, menurut dia, pengerahan relawan itu bukan bertujuan untuk menimbulkan kerusuhan, melainkan untuk menjaga suasana damai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com