Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Faizal: Sinyal Demokrat Mengarah kepada Jokowi-JK

Kompas.com - 17/07/2014, 17:16 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Akbar Faizal, mengatakan, Partai Demokrat telah memberikan sinyal kuat untuk mengalihkan dukungannya kepada Jokowi-JK. Sebelumnya, partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono ini menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Akbar yakin, pada waktunya, Demokrat akan mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-JK.

"Demokrat sudah mengirim sinyal. Kami welcome saja," kata Akbar di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (17/7/2014).

Politisi Partai Nasdem itu mengatakan, sinyal terkuat yang dikeluarkan Demokrat adalah saat tak mengutus petinggi partainya dalam deklarasi koalisi permanen di Tugu Proklamasi, Jakarta, beberapa waktu lalu. Akbar menilai, Ketua DPD DKI Jakarta Partai Demokrat Nachrowi Ramli yang hadir pada acara itu tak dapat merepresentasikan suara Demokrat.

"Demokrat tidak datang ke deklarasi itu karena setahu saya memang tidak ingin datang. Saya percaya dengan informasi yang saya terima," kata dia.

Sebelumnya, sinyalemen mengenai dukungan dari Demokrat untuk Jokowi-JK mulai terbaca. Beberapa tokoh Partai Demokrat telah terlebih dulu memberikan dukungannya, seperti Ruhut Sitompul dan Suaidi Marasabessy. Secara terpisah, capres Joko Widodo juga telah mengatakan bahwa akan ada dukungan baru dari partai di luar partai pengusungnya. Ia tak menyebut secara gamblang, tetapi hanya menyiratkan partai yang dimaksudnya adalah Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com