Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyaknya Formulir C1 Aneh Diduga karena Kesengajaan

Kompas.com - 14/07/2014, 17:57 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Banyak hasil unggahan atas pindaian formulir C1 yang ditampilkan di situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) tampak janggal. Kejanggalan itu dinilai bukan karena sekadar kesalahan teknis maupun kesalahan manusia (human error).

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin menduga kejanggalan data tersebut terjadi karena adanya kecurangan.

"Kejanggalan itu terjadi di banyak tempat. Hal itu bisa terjadi setidaknya karena dua kemungkinan. Pertama, karena adanya unsur kesengajaan dari penyelenggara untuk berbuat curang," ujar Said di Jakarta, Senin (14/7/2014).

Ia menuturkan, niat dan perbuatan curang mungkin dilakukan penyelenggara pemilu di tingkat bawah karena dijanjikan imbalan jika memenangkan pasangan calon tertentu. Selain itu, ujar dia, perbuatan curang itu dilakukan karena keberpihakan penyelenggara yang didorong kesukaannya secara personal terhadap kandidat tertentu.

"Tetapi, apa pun alasan petugas yang demikian, itu adalah perbuatan yang keliru dan melanggar peraturan perundang-undangan," kata Said.

Faktor memanipulasi kedua, ujar dia, terjadi karena adanya pihak yang ingin mengganggu pemilu. Menurut dia, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mungkin sudah mengisi formulir C1 dengan benar. Namun, ada pihak yang sengaja mengubah angka tersebut.

"KPU dan Bawaslu harus menemukan mereka dan memberikan sanksi yang berat. Sepanjang KPU dan Bawaslu belum bisa mengungkap pelakunya, sepanjang itu pula masyarakat akan mempunyai penilaian mereka masing-masing," kata Said.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com