Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Rujukan Prabowo-Hatta, Ini Cara PKS Olah Data "Real Count"

Kompas.com - 13/07/2014, 17:09 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai yang ditunjuk mitra Koalisi Merah Putih untuk mengumpulkan data perolehan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa saat Pemilu Presiden 2014.

Bagaimanakah data tersebut dikumpulkan dan diolah hingga masyarakat mengetahui perbandingan persentase perolehan suara masing-masing pasangan capres dan cawapres?

Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho menjelaskan, proses pengumpulan data suara yang dilakukan saksi PKS berbasis pada data yang tertera di dalam formulir C1.

Formulir C1 merupakan sebuah lembaran penting yang berisi data jumlah pemilih yang terdaftar di tempat pemungutan suara (TPS), jumlah surat suara yang dikirimkan ke TPS, jumlah surat suara baik yang baik maupun yang rusak, surat suara yang digunakan, serta surat suara yang sah dan tidak sah.

Formulir C1 juga mencatat perolehan suara masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden yang diperoleh dalam TPS. Untuk mengamankan data C1 tersebut, PKS menyebar lebih dari satu juta saksi untuk mengamankan TPS yang ada.

Untuk diketahui, jumlah TPS yang ada pada Pilpres 2014 ini sebanyak 479.183 TPS, terdiri atas 478.685 TPS dalam negeri dan 498 TPS di 130 perwakilan negara Indonesia di luar negeri.

Menurut Taufik, tidak seluruh TPS di dalam negeri yang diamankan oleh saksi dari PKS itu. "Hanya sekitar 98 persen TPS yang kami amankan. Sisanya tidak karena ada kendala lokasi, seperti di daerah Papua sana sehingga tidak bisa kami pantau," kata Taufik saat dihubungi Kompas.com, Minggu (13/7/2014).

Setelah diperoleh, ia melanjutkan, data tersebut kemudian dikumpulkan ke Pusat Tabulasi Nasional Prabowo-Hatta. Data tersebut lantas diolah dengan menggunakan sistem yang dimiliki, baik secara manual maupun dengan teknologi informasi.

Kendati demikian, Taufik enggan membeberkan teknologi apa yang digunakan untuk pengolahan data tersebut, termasuk bagaimana sistem pembagian data sehingga diperoleh persentase yang menggambarkan posisi suara masing-masing pasangan.

"Yang jelas, sistem berbasis teknologi itu dibantu dengan input manual," ujarnya. Taufik mengklaim partainya memiliki data otentik yang nantinya dapat dibuktikan jika terjadi perbedaan penghitungan suara dengan Komisi Pemilihan Umum.

Data tersebut akan menjadi bukti jika nantinya Koalisi Merah Putih mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat putusan KPU yang dinilai janggal. "Pilpres kali ini kemungkinan keras, ada kemungkinan penggugatan ke MK. Kami punya semua data C1, setiap TPS kita punya datanya," ujarnya.

Baca juga: PKS Hentikan Publikasi "Real Count" Prabowo-Hatta

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com