Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Charta Politika: Jokowi Paling Dirugikan dalam Kampanye Hitam

Kompas.com - 08/07/2014, 18:14 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Joko Widodo dianggap paling dirugikan dalam kampanye hitam selama masa kampanye lalu. Pasalnya, dari beragam isu kampanye hitam yang diangkat, banyak masyarakat yang memercayainya.

"Dilihat dari statistik, Jokowi yang paling dirugikan dari kampanye hitam ini," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, di Jakarta, Selasa (8/7/2014).

Charta Politik melakukan survei seberapa besar pengaruh kampanye hitam terhadap pilihan calon presiden dan calon wakil presiden. Hasilnya, pengaruh kampanye hitam terhadap pasangan Jokowi-JK sangat besar dibandingkan terhadap pasangan Prabowo-Hatta.

Sebanyak 24,5 persen responden mengaku terpengaruh dengan kampanye hitam terhadap Jokowi-JK. Sementara itu, 53,7 persen menyatakan tidak terpengaruh dan 21,8 persen menyatakan tidak tahu. Di sisi lain, pengaruh kampanye hitam terhadap kubu Prabowo-Hatta lebih kecil.

Survei Charta Politika menunjukkan hanya 18,3 persen responden yang terpengaruh dengan kampanye hitam terhadap Prabowo-Hatta. Sebanyak 73 persen di antaranya menyatakan tak terpengaruh dan 8,7 persen mengaku tidak tahu.

Charta Politika mendata ada empat isu kampanye hitam yang ditujukan kepada Jokowi, yakni isu Jokowi non-Muslim, didanai pengusaha Tiongkok, korupsi bus transjakarta, dan capres boneka. Di antara isu-isu itu, yang paling diketahui masyarakat adalah isu Jokowi non-Muslim, yakni 52,2 persen. Yang lainnya ialah isu Jokowi didanai perusahaan Tiongkok (45,5 persen), korupsi bus transjakarta (35,2 persen), dan capres boneka (46,3 persen).

Sementara itu, isu kampanye hitam terhadap Prabowo-Hatta paling banyak diketahui adalah bercerai dengan Titiek Soeharto (45,6 persen). Lainnya ialah keterlibatan kerusuhan 98 dan penculikan aktivis (38,4 persen), keluarga beda agama (13,5 persen), politik transaksional (17,8 persen), dan perusahaan tidak membayar upah karyawan (14,5 persen).

Survei Charta Politika kali ini dilakukan pada 3-6 Juli 2014 dengan wawancara tatap muka kepada 1.200 responden yang sudah mempunyai hak pilih. Sampel dipilih sepenuhnya secara acak dengan metode penarikan sampel secara bertingkat. Margin of error dari penelitian ini ialah sebesar /- 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com