Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilu Presiden Kali Ini Berbeda

Kompas.com - 08/07/2014, 11:31 WIB


KOMPAS.com - JAMAL (25) sudah menyiapkan formulir A5 sejak dua pekan lalu. Mahasiswa pascasarjana salah satu perguruan tinggi di Singapura itu tidak ingin kehilangan hak pilih dalam Pemilu Presiden 2014.

”Saya mengurus A5 di Malang (Jawa Timur). Ini pertama kali saya memilih di luar negeri,” ujarnya dalam perjalanan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura di Jalan Chartsworth, Nomor 3.

Pemilihan di KBRI Singapura digelar hari Minggu (6/7). Para pemilih datang dari berbagai penjuru Singapura sejak pukul 07.30. Padahal, tempat pemungutan suara (TPS) baru dibuka pukul 08.00.

”Saya belum memutuskan memilih siapa. Informasi terlalu simpang siur dan sulit dipercaya,” ujar Jamal.

Sementara Budi (49), pelaut asal Cilacap, Jawa Tengah, sudah memantapkan pilihan sejak jauh hari. ”Saya mau pemimpin yang sepenuhnya sipil,” ujarnya.

Budi mengaku baru kali ini menggunakan hak pilih sejak berada di luar Indonesia selama sembilan tahun terakhir. ”Sebelumnya karena tak dapat informasi dan tak tertarik,” katanya.

Pemilu kali ini, menurut Budi, berbeda. Informasi didapat dengan mudah. ”Saya lihat kampanye di Youtube. Makin mantap pilihan saya,” tuturnya.

Agar bisa memilih, Budi turun dari kapal dan menuju KBRI di Singapura. Bahkan, ia rela bolak-balik mengantarkan temannya yang mau memilih, salah satunya Barkiki (42), pelaut asal Semarang, Jateng.

Habis

Antusiasme memilih juga diperlihatkan Monica Jane Djulaini (20). Dia juga mendorong teman-temannya untuk memberikan suara. Namun, karena baru tiba di Auckland, Selandia Baru, dan akan memulai kuliah, Monica tak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Saat Pemilu Legislatif 2014, dia tak membawa formulir A5 karena tidak mendapat informasi tentang cara mengurusnya.

”Ini juga baru tahu dari teman-teman bahwa bisa kasih suara dengan bawa paspor,” kata mahasiswi Jurusan Keuangan, Massey University, tersebut.

Namun, kemarin Monica belum dapat memilih karena kehabisan surat suara. Dia harus menanti surat suara tersisa dari kota-kota lain di Selandia Baru.

Sebanyak 34 lembar surat suara cadangan yang disediakan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Wellington, Selandia Baru, sudah habis dalam waktu hanya setengah jam sejak dropbox di depan Waroeng Legianz, Auckland, dibuka.

Petugas Sekretariat PPLN Wellington, Nisa Asniasita, mengatakan, baru kali ini surat suara cadangan habis. Dalam Pemilu Legislatif 9 April lalu, hanya enam surat suara cadangan yang dipakai. (INA/RAZ)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com