Migrant Care Desak Pemilu Susulan di Hongkong

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Swadaya Masyarakat Migrant Care mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pemungutan suara susulan untuk warga negara Indonesia (WNI) yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di Victoria Park, Hongkong, Minggu (7/7/2014). Hal itu dilakukan untuk menjamin hak konstitusional pemilih di wilayah tersebut.

"Kami meminta lembaga penyelenggara pemilu memfasilitasi banyak pemilih di Hongkong, yang sebagian besar adalah buruh migran agar dapat menggunakan hak pilih mereka untuk pilpres," ujar Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Senin (7/7/2014).

Ia mengatakan, atas kecerobohan penyelenggaraan pemilu, pihaknya akan mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dia menilai, KPU tidak memfasilitasi hak warga negara Indonesia untuk memilih.

Dia menyayangkan sikap tidak profesional petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) karena mengabaikan saran dari perwakilan Migrant Care di Victoria Park untuk mencari alternatif dalam mengakomodasi hak pemilih.

"Sejak pagi, pemilih sudah memadati separuh lapangan (Victoria Park). Kalau PPLN sudah menyosialisasikan bahwa TPSLN buka pukul 09.00-17.00 waktu setempat, mestinya ketika sudah pukul 16.00, disusun strateginya seperti apa sehingga jangan sampai ada kerumunan pemilih yang sudah datang ke sana tapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya," kata dia.

Sebelumnya, pemungutan suara Pilpres 2014 yang digelar Panitia Pemungutan Luar Negeri di Hongkong berlangsung ricuh, Minggu sore. Ratusan orang mengamuk dan merobohkan pagar tempat pemungutan suara, yang ditutup sebelum mereka memberikan suara. (Baca: Pemungutan Suara di Hongkong Ricuh, Celetukan Panitia Memperparah Situasi)