Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilpres di Hongkong Ricuh, Kubu Prabowo-Hatta Salahkan WNI

Kompas.com - 07/07/2014, 09:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Juru bicara tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Tantowi Yahya, menilai pelaksanaan pemilu presiden di Hongkong sudah sesuai dengan prosedur. Menurut Tantowi, lokasi tempat pemungutan suara di Victoria Park yang merupakan tempat umum memang harus digunakan dalam waktu yang terbatas.

"Karena mengambil lokasi publik kan, jadi izinnya dari pemerintah (Hongkong). Waktunya sudah ditetapkan dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kalau sudah melewati batas jam 5, ya risiko tidak bisa memilih lagi," kata Tantowi saat dihubungi, Senin (7/7/2014) pagi.

Tantowi membantah banyak warga yang tidak bisa memilih karena jumlah TPS yang terbatas dan antrean yang mengular. Menurut dia, berdasarkan keterangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), banyak warga yang sudah diperingatkan oleh panitia untuk menggunakan hak pilihnya sebelum pukul 17.00, tetapi justru diabaikan.

"Mereka justru hanya duduk-duduk saja di sekitar sana. Ketika sudah jam 5 dan pintu ditutup, malah mau minta dibuka karena ingin milih. Ini kan seperti di-setting untuk membuat kekacauan. Kita sudah mengertilah agenda semacam ini," papar Tantowi.

"Itu keterangan dari KJRI yang bisa dipercaya, karena tidak memihak kanan kiri," tambahnya.

Oleh karena itu, Tantowi mengatakan, pihaknya merasa tidak dirugikan karena peristiwa ini. Meski orang-orang yang tidak bisa memilih itu, misalnya, akan memilih Prabowo-Hatta, menurut Tantowi, hal itu merupakan risiko mereka karena tidak mengikuti prosedur yang ada.

"Kita harus ikut peraturan. Lewat tenggat waktu tidak boleh memilih. Jangankan di luar negeri, di sini saja lewat batas jam 1 sudah tidak bisa memilih," ujar politisi Partai Golkar itu.

Pemungutan suara pilpres yang digelar Panitia Pemungutan Luar Negeri di Hongkong berlangsung ricuh, Minggu (6/7/2014) sore. Ratusan orang mengamuk dan merobohkan pagar tempat pemungutan suara yang ditutup sebelum mereka memberikan suara. Celetukan panitia memperburuk situasi. (baca: Pemungutan Suara di Hongkong Ricuh, Celetukan Panitia Memperparah Situasi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com