Istana Belum Bersikap atas Tersangka "Obor Rakyat"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian menetapkan Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Setyardi Budiyono dan penulis tabloid itu, Darmawan Sepriyossa, sebagai tersangka. Meski demikian, Istana Kepresidenan belum memutuskan status Setyardi sebagai Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah.

”Tentu, penetapan itu akan menjadi pertimbangan. Namun, wewenang sepenuhnya ada di tangan Bapak Dipo Alam selaku Sekretaris Kabinet,” kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Jumat (4/7/2014), di Jakarta saat ditanya tentang status Setyardi sebagai Asisten Staf Khusus Presiden.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie, Setyardi yang juga komisaris PT Perkebunan Nusantara XIII serta Darmawan disangka melanggar Pasal 18 Ayat 3 jo Pasal 9 Ayat 2 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sebelumnya, tim advokasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla melaporkan Setyardi dan Darmawan karena dinilai menghina dan memfitnah Jokowi lewat tabloid Obor Rakyat.

Pasal 9 Ayat 2 UU 40/1999 menyatakan, setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum. Sementara itu, Pasal 18 Ayat 3 menyatakan, pelanggaran terhadap Pasal 9 Ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100 juta.

”Kami berusaha menjerat dengan aturan yang ada dari UU Pers, UU Pemilu, hingga KUHP. Sejauh ini digunakan pasal dalam UU Pers,” kata Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman.

Jokowi menghargai langkah kepolisian yang menetapkan Setyardi dan Darmawan sebagai tersangka. ”Itu yang namanya tindakan hukum yang tegas. Salah-benar nanti pengadilan yang membuktikan. Atas tindakan tegas kepolisian, saya acungi jempol,” kata Jokowi.

Poempida Hidayatulloh, anggota tim sukses Jokowi-JK, menyatakan kecewa karena dua orang yang ada di balik tabloid Obor Rakyat hanya dikenai pasal di UU Pers dengan ancaman hukuman denda maksimal Rp 100 juta. Menurut Poempida, Obor Rakyat bukan sekadar masalah jurnalisme dan pidana umum, tetapi merupakan kejahatan demokrasi yang luar biasa.

Sebelumnya, Dewan Pers menyatakan, tabloid Obor Rakyat bukan produk jurnalistik hingga berada di luar payung hukum UU Pers. (Kompas, 16/6/2014). (iam/ryo/ato/dia/ong)