Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Repdem Berencana Laporkan "TV One" ke Dewan Pers, KPI, dan Bawaslu

Kompas.com - 03/07/2014, 02:18 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Relawan Jokowi dari Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi berencana melaporkan stasiun televisi TV One ke Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Badan Pengawas Pemilu.

Laporan tersebut terkait pemberitaan TV One yang menurut Repdem berisi fitnah dan tak bertanggung jawab. Pada Kamis (3/7/2014) dini hari, para relawan ini melakukan aksi protes terbuka di depan kantor TV One, menyoal penyebutan PDI-P menampung kader Partai Komunis Indonesia.

Ketua Repdem Masinton Pasaribu mengatakan, mereka akan melaporkan televisi ini pada Kamis ini. "Besok (nanti, red) pemberitaan fitnah dan kebohongan yang diberitakan oleh TV One secara sistematis terhadap PDI-P dan Pak Jokowi akan kami laporkan ke Dewan Pers, KPI, dan Bawaslu," kata dia, Kamis dini hari.

Masinton berpendapat, TV One sebagai stasiun televisi yang menggunakan frekuensi publik telah menyebar fitnah. Siaran pemberitaan yang dia nilai berisi fitnah tersebut bila dibiarkan dan tak ada klarifikasi akan menjadi kebenaran publik.

Meski melakukan protes, Masinton membantah bermaksud mengintimidasi pers. Dia berharap, kejadian pemberitaan yang berisi fitnah itu tidak terulang lagi pada masa depan.

Menurut Masinton, aksi mereka ini juga adalah murni inisiatif kader, bukan instruksi partai. Dari upaya pelaporan yang akan mereka lanjutkan, Masinton menyerahkan soal sanksi kepada setiap lembaga tersebut. "Biar Dewan Pers dan KPI yang memberikan sanksinya," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com