Hatta Janji Selesaikan Persoalan Waduk Jati Gede

SUMEDANG, KOMPAS.com - Calon wakil presiden Hatta Rajasa berjanji akan segera menyelesaikan persoalan pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan waduk dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat jika terpilih pada Pilpres 2014 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Hatta saat berdialog dengan warga yang terkena dampak pembangunan waduk dan PLTA Jati Gede di Desa Kadu Mulya, Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (2/7/2014).

Hatta menilai keberadaan waduk tersebut sangat penting bagi masyarakat. Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu mengatakan, pembangunan waduk kedua terbesar di Indonesia itu sudah digagas sejak masa pemerintahan Bung Karno. Namun, sampai saat ini pembangunan waduk tersebut tak kunjung selesai.

"Pembangunan itu dilanjutkan pada masa pemerintahan Pak SBY. Waktu saya masih menjabat sebagai Menko Perekonomian saya begitu concern terhadap penyelesaian masalah waduk ini, agar tuntas dan masyarakat tidak dirugikan disepelekan dan disingkirkan," kata Hatta.

Menurut Hatta, waduk ini memiliki fungsi strategis baik dari sisi ketahanan energi, pangan maupun pariwisata. Dari sisi ketahanan energi, waduk ini nantinya akan dimanfaatkan PLTA. Sehingga, listrik yang dihasilkan dapat disalurkan kepada masyrakat yang masih belum dapat menikmati listrik tersebut.

Dari sisi ketahanan pangan, air pada waduk ini dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah masyarakat sekitar apabila terjadi musim kemarau dan sawah-sawah milik petani kekurangan air. Selain itu, apabila waduk ini telah dioperasikan, maka akan menjadi salah satu obyek wisata baru di Sumedang. Hal itu tentu saja dapat dimanfaatkan masyrakat yang ingin mencari rejeki baru dengan kehadiran obyek wisata tersebut.

"Waduk ini memiliki arti strategis bagi aktivitas masyarakat," ujarnya.

Untuk diketahui, pembangunan Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, hingga saat ini masih mengalami hambatan. Pasalnya pembebasan lahan belum selesai akibat 7.000 kepala keluarga masih berada di wilayah pembangunan waduk.

Mohamad Hasan, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, menjelaskan ada sekitar 5.800 kepala keluarga yang harus diberikan ganti rugi karena dipindahkan. Selain itu masih ada 1.800 kepala keluarga yang di wilayah tersebut yang masih memiliki hak tanah dan rumah.

"Penggenangan tidak dilakukan sebelum masalah sosial dituntaskan," ujar Hasan seperti diberitakan Kontan.co.id, Senin (17/2/2014).

Hasan menjelaskan untuk pembangunan fisik, waduk Jatigede sudah mencapai 91 persen. Kemajuan pembangunan sudah sangat cepat dari yang diharapkan. "Pembangunan waduk sudah berjalan bahkan lebih cepat daripada jadwal," ungkap Hasan.

Kementerian Pekerjaan Umum semula merencanakan pengisian waduk yang mampu menampung lebih dari 1 miliar kubik air tersebut pada September atau Oktober tahun ini. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, menjelaskan sejalan dengan kemajuan fisik waduk tersebut sebenarnya memungkinkan untuk digenangi sesuai target. Namun, sampai saat ini permasalahan sosial yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum dapat terselesaikan.