Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Mengaku Tak Menuruti Saran Megawati

Kompas.com - 29/06/2014, 10:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


SURABAYA, KOMPAS.com - Calon presiden Joko Widodo terpaksa tidak menuruti saran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal manajemen waktu safari politik. Keadaan di lapangan yang tidak menentu memaksanya berbuat demikian.

Ditemui saat sahur pertama di Hotel Pullman, Surabaya, Minggu (29/6/2014) subuh, Jokowi mengatakan bahwa Mega berpesan kepadanya untuk menyelesaikan safari politik minimal pukul 22.00 WIB. Hal itu demi menjaga faktor kesehatan menjelang 9 Juli 2014 mendatang.

"Tapi praktiknya ya sampai pagi terus kan. Jam 03.00 WIB atau jam 05.00 WIB baru bisa masuk hotel. Ya tidurnya jam segitu jugalah," ujar Jokowi. "Lah ya gimana? Orang sudah mengundang dan ngumpulin masa. Jam 03.00 WIB juga itu masih ditungguin. Kalau ndak datang ya bisa dibayangin," lanjutnya.

Belum lagi, lanjut Jokowi, acara-acara yang diselenggarakan relawan dan diberitahukan ke tim secara mendadak. Setidaknya, selama ia berkeliling Jawa Timur sejak Jumat (27/6/2014) lalu, ada empat titik yang sebenarnya tidak ada di agenda, namun relawan mencegat Jokowi untuk bertemu pendukung. Namun Jokowi mengaku menjalaninya tanpa beban.

Mendengar keluhan masyarakat, kata Jokowi, itu akan memperkaya pengalamannya dan berimbas kepada kelancaran kesehatannya.

"Perjalanan kehidupan itu memperkaya batin kita. Merasakan penderitaan rakyat. Itu akan kembali kita menjadi bersyukur, sehat deh," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi melaksanakan safari politik di Jawa Timur sejak Jumat lalu hingga Minggu ini. Jokowi telah berkeliling sejumlah kota, antara lain Surabaya, Banyuwangi, Malang, Blitar, Trenggalek, Madiun, Nganjuk, Jombang dan kembali ke Surabaya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com