Awal Ramadhan Beda, Menag Minta Tak Ada yang Memaksakan Kehendak

Lukman menjelaskan, Kementerian Agama menggelar sidang isbat bukan untuk memaksa seluruh warga negara yang beragama Islam mengikuti keputusan mengenai awal Ramadhan. Akan tetapi, sidang digelar sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan kepastian mengenai awal bulan suci tersebut.

"Pemerintah memberikan kebebesan, karena ini wilayah peribadatan. Tidak dalam posisi pemerintah memaksa untuk mengikuti, namun bertanggung jawab untuk memberikan arahan, dan pedoman," kata Lukman, di Kantor Kemenag, Jakarta, Jumat (27/6/2014) malam.

"Ini wilayah yang memungkinkan adanya perbedaan terkait metodologi sehingga pemerintah berjiwa besar, untuk memberi toleransi pada yang tidak sama," ujarnya.

Selanjutnya, ia juga sangat berharap tak ada pihak yang memaksakan kehendak dengan cara kekerasan atau sweeping selama Ramadhan. Justru sebaliknya, ia meminta semua pihak untuk proaktif dalam membangun toleransi antar umat beragama dan antar warga negara.

"Intinya toleransi, memberi dan mengerti yang lain, jangan menuntut untuk mengerti dan dipahami. Kita harus paham, ada sebagian warga negara yang tak berpuasa dengan alasan tertentu," papar politisi Partai Persatuan Pembangunan.

Pemerintah telah menetapkan awal Ramadhan 1435 H jatuh pada 29 Juni 2014. Penentuan diambil setelah digelarnya sidang isbat di Kantor Kemenag pada Jumat malam. Sementara, PP Muhammadiyah jauh hari telah mengumumkan bahwa 1 Ramadhan jatuh pada 28 Juni 2014.