Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Siapa Pun Presidennya, Tifatul Jangan Jadi Menteri Lagi ya, Pak"

Kompas.com - 27/06/2014, 08:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Penggiat dunia maya atau yang biasa disebut netizen bertemu calon presiden Joko Widodo pada Kamis (26/6/2014) malam. Netizen minta Jokowi berkomitmen terhadap sejumlah poin jika terpilih menjadi presiden. Salah satunya, tidak asal memblokir situs seperti yang dilakukan Menteri Komunikasi dan Informatika RI saat ini, Tifatul Sembiring.

"Akses yang bermanfaat jangan diblokir, Pak," ujar sang pemandu acara yang digelar di Hotel Lumire, Senen, Jakarta Pusat, Kamis tengah malam.

"Siapa pun presidennya, Tifatul jangan menjadi menteri lagi ya, Pak," candanya, yang langsung disambut tawa yang hadir, termasuk Jokowi.

Sejumlah netizen itu juga berharap agar Jokowi mewujudkan kecepatan akses internet seluruh Indonesia, berharap agar pemerintah tidak menghambat regulasi di bidang jaringan internet, dan membentuk karakter pengguna internet yang positif dan optimis. Netizen juga berharap Jokowi mendukung industri kreatif.

Pada kesempatan itu, Joko Widodo menegaskan bahwa dia anti terhadap tindakan memblokir situs secara sembarangan. Dia menilai, banyak situs bermanfaat di Indonesia yang malah diblokir oleh pemerintah. Joko Widodo pun berkomitmen, jika terpilih menjadi presiden, maka ia bakal selektif dalam hal pemblokiran situs.

"Kebebasan itu biarkan tetap berjalan, saya terus terang antiblokir. Tapi, kalau sudah menyangkut keamanan negara, gimana tidak?" ujar Jokowi.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com