Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Ruhut Ngomong "Belepotan", tetapi Tak Korupsi

Kompas.com - 25/06/2014, 12:37 WIB


MANADO, KOMPAS.com —
Pemilih di Sulawesi Utara menjadi target tokoh-tokoh ternama yang tergabung dalam Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Tim Pemenangan Jokowi-JK yang dikomandoi Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan beramai-ramai turun ke Sulut. Di antara tim tersebut ada Alwi Shihab, Suadi Marassabesy, dan pendukung baru di kubu ini, yakni Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul.

Luhut pun mengaku kaget melihat antusiasme warga Sulut terhadap pasangan Jokowi-JK. Jika sebelumnya ia kurang yakin, kini Luhut meyakini bahwa Jokowi-JK bisa meraih 80 persen suara di Sulut.

"Tadinya saya berpikir 20-80, sekarang terbalik, kita yang 80 persen," kata Luhut dalam kunjungannya ke markas Tribun Manado di Jalan AA Maramis Kairagi, Selasa (24/6/2014) malam.

Dia juga menjelaskan peta kekuatan di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten yang terus membaik. "Sekarang menanjak, saya dan Pak Alwi sudah keliling dan semakin yakin," katanya.

Dalam kunjungannya ke Sulut, Luhut mengajak Ruhut ke Gereja GMIM Immanuel Tanawangko untuk mengikuti diskusi tentang pluralisme yang digelar oleh Gereja Protestan Indonesia. Hadir dalam diskusi itu Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK Sulut SH Sarundajang dan Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut Olly Dondokambey.

Keberadaan Ruhut, menurut Luhut, bakal mampu memberikan warna berbeda sebab Ruhut hingga saat ini merupakan kader yang dianggapnya bersih dari korupsi.

"Sampai hari ini, Ruhut tidak terlibat korupsi. Bersihlah. Lebih baik ngomong belepotan tapi bersih, daripada kesannya baik tapi ternyata korupsi," kata Luhut disambut tawa.

Luhut pun mengingatkan agar Ruhut tidak bicara macam-macam seperti yang kerap dilakukan sebelumnya. "Saya sudah bilang, sudahlah enggak usah ngomong yang aneh-aneh, nanti saja," kata Luhut yang disambut senyum oleh Ruhut.

Pada kesempatan itu, Luhut menyinggung banyaknya isu, termasuk isu tidak netralnya para pejabat, TNI, serta Polri. Dia sudah mengingatkan kepada siapa saja, khususnya TNI dan Polri, untuk netral dalam pemilu.

"Kalau sampai mereka tidak netral, maka lihat saja," katanya berapi-api.

Sementara itu, di Sulut, kubu Prabowo-Hatta menurunkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Hashim Djojohadikusumo. Bagi Hashim, yang merupakan adik kandung Prabowo, tanah Minahasa tidaklah asing lagi. Sebab, sang ibu, Dora Sigar, berasal dari Langowan, Minahasa.

Hashim pun meluncur ke Sinode GMIM di Tomohon. Hashim berdialog dengan Ketua BPMS Sinode GMIM, HWB Sumakul, dan para pengurus BPMS.

Pada kesempatan itu, Hashim melakukan klarifikasi atas kampanye hitam yang menyebut Prabowo akan mengganti Pancasila dengan hukum syariah. Dia menegaskan bahwa Prabowo tak akan mengganti Pancasila. Bagi Prabowo, kata Hasim, Pancasila sudah menjadi harga mati di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Masyarakat jangan mudah percaya dengan black campaign ini. Beliau begitu menghargai kemajemukan karena lahir dari keluarga yang majemuk. Buktinya, selama 27 tahun bertugas di TNI, Prabowo sudah nyaris tewas empat kali karena diberondong peluru untuk mempertahankan keuntuhan NKRI," kata Hashim.

Untuk itu, dia punya keyakinan, Prabowo-Hatta akan menang. Bahkan, dalam sejumlah survei, menurut Hashim, pasangan Prabowo-Hatta sudah unggul 4 persen dari Jokowi-JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak di Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak di Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com