Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Akan Pecat Wanda Hamidah?

Kompas.com - 25/06/2014, 11:57 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com —
Partai Amanat Nasional (PAN) bereaksi terhadap kader-kadernya yang tidak mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pemilihan Presiden 2014. Apalagi, kader tersebut lebih memilih pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, meski Hatta merupakan Ketua Umum PAN.

"ART (Anggaran Rumah Tangga) PAN mengatur sanksi termasuk pemecatan bagi berbagai pelanggaran," kata Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo, Rabu (25/6/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Namun, berbeda dengan sikap DPP Partai Golkar yang memecat tiga kader yang tak mendukung Prabowo-Hatta, DPP PAN saat ini sedang berfokus memenangkan pasangan nomor urut 1 itu. "Semua energi dan waktu dicurahkan ke sana," kata Drajad.

Drajad mengatakan, pihaknya tidak ingin membuang waktu untuk mengurus sikap kader yang tidak sejalan dengan keputusan partai seperti yang dilakukan Wanda Hamidah. Padahal, kata Dradjad, kasus Wanda lebih memprihatinkan ketimbang yang terjadi pada Partai Golkar sebab PAN mengusung ketua umumnya pada pilpres.

"Sebenarnya dibanding dengan teman-teman di Golkar, kasus Wanda lebih memprihatinkan karena yang maju adalah ketum PAN. Bukan ketum partai lain," katanya.

"Sebagai catatan, saya tahu sendiri bagaimana pembelaan ketum dan DPP PAN kepada Wanda pada saat-saat yang bersangkutan dilanda kesulitan," tambah Dradjad.

Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie memecat tiga kadernya dari keanggotaan partai dengan alasan mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Mereka, yakni Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid, dan Poempida Hidayatulloh.

Wanda mengaku kecewa atas keputusan partainya yang mendukung Prabowo sebagai calon presiden. (baca: Wanda Hamidah Terluka PAN Dukung Prabowo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com