Khofifah: Penghapusan Kolom Agama jika Jokowi Menang Itu Fitnah

MAGELANG, KOMPAS.com — Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa mengimbau kepada seluruh anggota maupun pengurus Muslimat NU seluruh Kabupaten Magelang untuk tidak mudah percaya dengan isu-isu yang “menyerang” calon presiden dan wakil presiden, Jokowi-JK.

Kofifah meminta mereka untuk tidak mencerna mentah-mentah informasi yang tidak jelas kebenarannya. Hal itu disampaikan Khofifah di hadapan ribuan anggota dan pengurus Muslimat NU se-Kabupaten Magelang dalam kegiatan Taaruf Suksesi Capres Cawapres Jokowi-JK di GOR Armada, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Kamis (19/6/2014).

"Ada isu sertifikasi untuk guru mau dihapuskan kalau Jokowi jadi presiden. Ada lagi isu Indonesia tidak akan aman dan akan dikudeta. Dan yang terakhir ini, ada rencana hilangkan kolom agama di KTP kalau Jokowi-JK menang. Itu tidak benar," tegas Khofifah.

Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu pun mengajak semua anggota maupun pengurus Muslimat NU se-Kabupaten Magelang untuk memenangkan kandidat nomor urut dua itu sebab menurut dia, pasangan tersebut satu-satunya yang berasal dari kalangan NU.

“Ini adalah tugas besar kita untuk memenangkan Jokowi-JK," ujar Khofifah.

Hal senada juga disampaikan Prof Alwi Shihab. Dia juga meminta warga NU untuk tidak memercayai isu dan kampanye hitam yang menyerang Jokowi.

"Sejauh ini, Pak Jokowi terus diserang fitnah namun tidak pernah berusaha untuk membalas dengan fitnah. Sikap ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Tentu itu patut dijadikan teladan," kata Alwi.

Tidak hanya itu, lanjut Alwi, selama ini NU dan PKB selalu berada dalam pemerintahan Indonesia. Ideologi negara ini sendiri sejalan dengan ahlusunnah wal jamaah yang selalu diajarkan oleh pendiri NU.

"Jokowi adalah sosok yang tidak hanya bagian dari ahlusunah wal jamaah tapi juga ikut mempraktikkan ahlusunah wal jamaah. Sedangkan JK adalah Muhtasar NU. Siapa lagi yang akan kita pilih selain Jokowi-JK?" kata mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di Kabinet Indonesia Bersatu itu.

Diberitakan sebelumnya, anggota tim ahli Jokowi-Kalla pada Pemilu Presiden 2014, Musda Mulia, mengatakan, pihaknya berjanji untuk menghapus kolom agama di KTP jika memenangkan pilpres. Ini sebab, keterangan agama pada kartu identitas dinilai dapat disalahgunakan.

Musda melanjutkan, dalam sejumlah diskusi dengan Jokowi, usulan itu juga disetujui. Menurut Musda, kolom agama di KTP dapat disalahgunakan, antara lain ketika konflik terjadi di suatu daerah atau diskriminasi lainnya. Ia menyampaikan, informasi agama yang dianut penduduk cukup dicatat dalam pusat data kependudukan pemerintah.

"Saya setuju kalau kolom agama dihapuskan saja di KTP, dan Jokowi sudah mengatakan kepada saya bahwa dia setuju kalau memang itu untuk kesejahteraan rakyat," kata Musda, Rabu (18/6/2014).