Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bupati Biak Numfor Diduga Terima Gratifikasi Terkait Proyek Penanggulangan Bencana

Kompas.com - 17/06/2014, 21:08 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Biak Numfor, Papua, Yesaya Sombuk diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek penanggulangan bencana di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. KPK pun menetapkan Yesaya sebagai tersangka setelah menangkap tangan yang bersangkutan pada Senin (16/6/2014) malam.

"Proyek yang dijadikan dasar untuk suap itu pembuatan talut, tanggul laut. Itu sebabnya kemudian ini berkaitan dengan Kementerian PDT. Ini proyek PDT mengenai penanggulangan bencana, pembuatan tanggul laut," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (17/6/2014).

Yesaya diduga menerima uang sebesar 100.000 dollar Singapura atau sekitar Rp 943,7 juta (kurs Rp 9.437) dari pengusaha konstruksi bernama Teddi Renyut. KPK pun menetapkan Teddi sebagai tersangka kasus ini.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, uang tersebut diduga diberikan Teddi kepada Yesaya agar perusahaan Teddi mendapatkan proyek pembangunan tanggul laut tersebut. Padahal, kata Abraham, proyek ini sebenarnya belum ada.

"Ini kayak ijon, proyeknya belum ada," ujar Abraham.

Proyek pembuatan talut tersebut dananya dialokasikan Kementerian PDT dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2014. Terkait penangkapan Yesaya, petugas KPK menyegel sejumlah ruangan di Kementerian PDT. Ruangan yang disegel di antaranya ruangan di lantai dua, lantai empat, dan lantai tujuh. Abraham membantah tim KPK ikut menyegel ruangan Menteri PDT Helmy Faishal.

"Setahu saya bukan, jadi kantor Kementerian tapi ruangan itu bukan ruangan menteri secara khusus, ruangan salah satu kedeputian karena ini proyek di salah satu kedeputian," kata Abraham.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com