Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo-Hatta Buka Rekening Sumbangan, Jadikah PKS Tarik Dukungan?

Kompas.com - 16/06/2014, 06:26 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah tim pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang akhirnya membuka rekening untuk menggalang sumbangan masyarakat memunculkan kritik dari berbagai pihak. Sebelumnya, sejumlah anggota tim Prabowo-Hatta sempat mengkritik pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang lebih dulu menggalang sumbangan dari masyarakat.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menyebut apa yang dilakukan Jokowi-JK dengan menggalang dana dari masyarakat sama dengan mengemis. Bahkan, ia mengatakan, PKS akan menarik dukungan dari Prabowo-Hatta jika "jagoannya" juga melakukan hal yang sama. Lalu, kini apa sikap PKS?

Mahfudz berdalih, maksud pernyataannya itu jika penarikan sumbangan dilakukan di tempat umum. 

"Saya waktu itu ditanya oleh wartawan tentang aksi di jalan-jalan, itu kan tidak boleh karena sesuai dana kampanye harus tercatat dan dilaporkan," kata Mahfudz, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (15/6/2014) petang.

Mahfudz mengatakan, pengumpulan sumbangan di tempat umum dan melalui rekening adalah dua hal yang berbeda.

"Kalau ada pengumpulan sumbangan di jalan-jalan, Rp 1.000 saja sulit dipertangungjawabkan. Bisa disalahgunakan. Bisa saja kan itu tidak tercatat dan tidak dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Sementara itu, kata dia, Prabowo-Hatta menggalang dana menggunakan rekening Bank Mandiri dengan nomor 122-00-666-00-799 atas nama Prabowo-Hatta yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Kalau sampai minta di jalan juga, saya tidak setuju dan saya akan mengusulkan PKS tidak lagi mendukung Prabowo-Hatta. Tapi kalau Prabowo-Hatta buka rekening, Jokowi-JK buka rekening itu bukan masalah, memang peraturannya membolehkan," kata Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

Nasional
Notifikasi Dampak 'Ransomware' PDN Nihil, Sikap Pemerintah Dipertanyakan

Notifikasi Dampak "Ransomware" PDN Nihil, Sikap Pemerintah Dipertanyakan

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengerukan Jalur Pelayaran di 4 Pelabuhan

KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengerukan Jalur Pelayaran di 4 Pelabuhan

Nasional
Duet Anies-Sohibul Dinilai Tak Realistis, PKS: Ini Pasangan Ideal, Punya Wawasan Global

Duet Anies-Sohibul Dinilai Tak Realistis, PKS: Ini Pasangan Ideal, Punya Wawasan Global

Nasional
PDI-P dan PKB Berpeluang Koalisi Tanpa PKS, Syaikhu: Insya Allah Pak Anies Tetap Bersama Kami

PDI-P dan PKB Berpeluang Koalisi Tanpa PKS, Syaikhu: Insya Allah Pak Anies Tetap Bersama Kami

Nasional
Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Nasional
Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Nasional
Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Nasional
Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Nasional
Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Nasional
Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Nasional
Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com