Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Senin, Tim Jokowi Laporkan Pemred "Obor Rakyat" ke Polisi

Kompas.com - 14/06/2014, 21:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Calon presiden Joko Widodo akhirnya menindaklanjuti keberadaan tabloid "Obor Rakyat" ke pihak kepolisian. Rencananya, Jokowi yang diwakili tim hukumnya akan melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ke Badan Reserse Kriminal Polri pada Senin (16/6/2014).

"Setelah melakukan investigasi, kami akhirnya sepakat melaporkan Obor Rakyat kepada aparat kepolisian. Hari Senin, jam 10.00 kami akan datang ke Mabes Polri," ujar Kuasa Hukum Jokowi-JK, Alexander Lay di Media Center Jokowi-JK, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2014).

Alex mengungkapkan, Jokowi akhirnya menempuh jalur hukum setelah adanya pernyataan Dewan Pers bahwa Obor Rakyat bukanlah produk jurnalistik sehingga bisa dibawa ke ranah hukum pidana.

Selain itu Alex menjelaskan, kubu Jokowi-JK baru melaporkan kasus ini sekarang setelah tabloid itu terbit beberapa bulan lalu lantaran perlunya waktu dalam menelusuri pelaku di belakang penyebaran Obor Rakyat.

"Kami sudah lapor Bawaslu sejak dua minggu lalu. Setelah itu, kami turun investigasi dibantu oleh investigasi yang dilakukan media massa dan akhirnya pelakunya mengaku sendiri. Baru dalam waktu 2-3 hari terakhir kami mendapatkan informasi, sehingga dinilai sudah cukup kuat untuk melapor ke polisi," ucap Alex.

Dia menjabarkan ada dua orang yang dilaporkan tim Jokowi ke polisi nantinya. Kedua orang itu yakni Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Setyardi Budiono dan penulis dalam tabloid itu yakni Darmawan Sepriossa.

"Kami menelusuri keterlibatan pihak-pihak lainnya, kalau sudah ditemukan akan kami laporkan," kata mantan kuasa hukum yang menangani kasus Cicak vs Buaya itu.

Alex menyatakan, isi tulisan dalam tabloid Obor Rakyat sangat merugikan. Pasalnya, tabloid itu memuat tulisan berbau SARA yang bisa berimplikasi luas. Kendati Jokowi diserang dengan isu SARA, Alex mengklaim elektabilitas Jokowi justru semakin meningkat karena pada akhirnya serangan SARA itu tidak terbukti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com