Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Jokowi-JK: Sebut Ekonomi Indonesia Salah Urus, Prabowo Kritik Hatta

Kompas.com - 14/06/2014, 13:32 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota tim sukses calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hamdi Basya'i, menilai, kritik calon presiden Prabowo Subianto soal perekonomian Indonesia sebagai kritik yang ironis.

Pasalnya, manajer utama perekonomian Indonesia adalah rekan dan pendampingnya yang menjadi calon wakil presidennya, Hatta Rajasa. Ia menilai, Prabowo mengkritik pasangannya sendiri.

"Kritik itu ironis. Dia (Prabowo) bilang perekonomian salah urus. Di sampingnya persis, berdiri arsitek utama perekonomian nasional sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Jadi sebenarnya Prabowo mengkritik running mate-nya sendiri, rekan kontesnya sendiri," kata Hamid pada dikusi bertema "Jelang Debat Kedua", di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (14/6/2014).

Ia mengatakan, kritik Prabowo terhadap perekonomian Indonesia bukan hanya disampaikan saat debat pertama capres, Senin (9/6/2014). Penilaian itu, katanya, sering disampaikan mantan Komandan Jenderal Kopassus itu dalam kampanyenya.

Hamid mengatakan, pernyataan Prabowo soal perekonomian yang kontradiktif pun bukan hanya itu. Prabowo juga kerap mengkritik pemerintah yang membiarkan sumber daya negara dikuasai negara asing. Namun, di sisi lain, Prabowo sering memuji pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berjasa dalam pertumbuhan ekonomi.

"Padahal 10 tahun ini SBY yang mengatur penyedotan sumber daya ke luar negeri. Saya lihat ada kontradiksi semacam itu, yang mungkin sulit dihindarkan," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com